Pemerintah Daerah DIY Ajak Netizen Berkolaborasi dalam Literasi Keistimewaan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali mengundang netizen untuk dialog santai di Komplek Kepatihan, Danurejan. Pertemuan pada Jumat (9/03/18) malam tadi dilaksanalan agak berbeda dengan agenda setahun lalu yang digelar pada Selasa (21/03/17) malam. Tahun lalu pertemuan antara Gubernur DIY dengan netizen berlangsung di Bangsal Kepatihan dengan jumlah undangan lebih dari 30 orang. Malam tadi, Gubernur hanya mengundang kurang lebih 25 netizen yang mewakili komunitas Masyarakat Digital Jogja (Masdjo), Genpi Jogja, Kompasianer jogja, Malamuseum, dan Karang Taruna DIY.

Bertempat di Balai Kenyo, acara Dialog Gubernur DIY dengan Netizen dengan tema "Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Netizen dalam Literasi Keistimewaan" berlangsung santai dan akrab. 

Gubernur DIY didampingi oleh GKR Hayu dan Bapak Rony Primanto selaku Kepala Dinas Kominfo DIY di meja pembicara. Turut hadir Ibu Ratu Hemas, GKR Condrokirono, dan GKR Bendara serta SKPD. Balai Kenyo adalah ruang menjamu tamu-tamu gubernur DIY. Acara dimulai dengan santap malam bersama ala prasmanan.

Suasana Tanya Jawab di Bale Kenyo. Dok. Pribadi.

Pada pertemuan malam tadi, gubernur menekankan dua isu besar untuk didiskusikan bersama. Pertamatentang kebutuhan Pemda DIY akan tenaga operator ditiap SKPD untuk membantu memperlancar  laporan administrasi secara online dari Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Pusat. Beliau berharap ada beberapa netizen yang hadir untuk terlibat sebagai tenaga kontrak guna mendukung pelaporan pertanggungjawaban Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

"Karena untuk naik pangkat seorang PNS itu hanya satu kali naik pangkat dalam satu instansi. Pangkat kedua dan lainnya itu di institusi lain. Ndak mungkin dinas bisa konsisten. Nah pertemuan pada waktu lalu, kita sepakat memang harus merekrut orang luar yang berfungsi menjadi operator. PNS masalahnya tidak bisa konsisten di maintenance," ucap Sri Sultan HB X mengawali diskusi.

Kedua, Ngarsa Dalem berharap Masyarakat Jogja mampu menangkal isu negatif di media sosial. "Masayarakat sendiri punya kemampuan meredam isu yang menyangkut isu-isu yang saya utarakan tadi (toleran, intoleran, kebangsaan, dan ideologi). 

Pendapat netizen di sini bagaimana? Sehingga pemerintah, ya pemerintah ayo wae wong koe ngono. Aspek keyankinan, legitimasinya, aspek kepercayaan itu jadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau masyarakat mampu meredam sendiri itu lebih bagus," imbuh Ngarsa Dalem kemudian acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Berbagai pertanyaan mulai dari bandara baru, aksesibilitas layanan publik terhadap difabel, pariwisata, ketenagakerjaan, penguatan kapasitas cityzen, hingga literasi dan keterlibatan Dinas Kebudayaan dalam pelestarian benda cagar budaya menjadi hal-hal yang dibahas dalam pertemuan ini.

Satu usulan muncul dari Elzha wakil dari Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Jogja. Ia yang mengaku sebagai relawan, hidup di depan laptopdan gadget lebih menanggapi tentang meredam isu toleransi yang marak di media sosial. "Jogja sudah saatnya membentuk cyber troops. Banyak content creatordi Jogja. 

Jika mereka di rekrut dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk memproduksi konten positif kemudian kontennya disebarkan oleh teman-teman dari Masdjo yang memiliki follower ribuan dan juga teman-teman Karang Taruna yang ada di sini. Saya rasa Jogja bisa mengatasi isu intoleran," usul Elzha.

Elzha saat menyampaikan usulan mewakili GenPI Jogja, dok.Humas Pemda DIY

Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa, kreator konten ini bisa terdiri dari penulis, fotografer, dan videografer seperti yang ada di dalam komunitas GenPI Jogja. Birokrasi sebagai sumber rujukan untuk pembuatan konten toleransi, kebangsaa, dan keluhuran. 

Relawan-relawan kreator konten inilah yang kemudian menterjemahkan ke dalam konten yang mudah diserap oleh generasi zaman now. Konten yang menarik dan mudah dipahami tanpa mengurangi nilai yang ingin disampaikan. Elzha mencontohkan menggunakan media yang menarik seperti animasi atau video.

Tugas selanjutnya, para relawan nantinya juga akan bertugas untuk memberikan pengetahuan tentang bermedia sosial di desa-desa melalaui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk oleh Dinas Kominfo DIY. "Kita tahu, bahwa isu intoleran seperti kejadian di gereja kemarin itu viral karena tangan-tangan orang yang latah akan smartphone yang mereka miliki," imbuhnya. Elzha berharap keterkaitan dan sinergitas antara birokrasi dan relawan ini bisa menjadi alternatif untuk membendung terjadinya penyebaran informasi negatif.

Berikut tanggapan Ngarsa Dalem terhadap usulan Elzha tadi malam. "Pendapat saya: Bagaimana Masyarakat Jogja ini bisa punya kemampuan menangkal. Jadi bukan aparat, bukan pemerintah, tapi masyarakat sendiri siap menangkal itu. Biar pun  mungkin relawan yang mungkin terkonsolidasi tapi itu yang munculkan civil society. Masyarakat sendiri gitu, lho. Kita (Pemda) dibelakang aja. Jadi, jangan sampai nanti salah lagi, ini masyarakat kok mau-maunya, kleru lagi. Karena ada sisi-sisi yang bisa jadi sasaran".

"Tapi, kalau memang kita sepakati, ya bisa saja. Cuma butuh tindak lanjut, ya. Sebagai suatu pemikiran bersama, nanti Kita dialog bersama-sama," imbuh Gubernur DIY.

 

Acara dialog Gubernur DIY dengan Netizen yanng dipandu oleh Anang Batas ini berakhir dengan penegasan kembali bahwa Pemda membutuhkan bantuan beberapa netizen untuk menjadi tenaga operator.  Penempatan tenaga operator ini dimulai dari instansi yang strategis seperti keuangan, inspektorat, PU, dan Pendidikan yang akan dilakukan secara bertahap. Acara ditutup dengan foto bersama dan Trending Topic Indonesia No.1 #NetizenAgaweGuyub.

Baca Juga: https://www.kompasiana.com/elzha/gubernur-diy-mengajak-netizen-wujudkan-cyber-province_58d018a1f77e61c644e9b9bf