Periode Triwulan I TA. 2018 telah berakhir dan telah berada diawal bulan periode Triwulan II, sehingga kepada seluruh satuan di jajaran TNI untuk menyusun Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Triwulan I secara jujur, bertanggungjawab, transparan, akuntabel dan tepat waktu, sebagai  realisasi  dari  komitmen  TNI  dalam Reformasi Birokrasi, guna mendukung kebijakan pemerintah clean government dan good governance.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. melalui amanatnya yang dibacapan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si. pada upacara bendera bulanan tanggal 17 Arpil 2018 di halaman Makodam IV/Diponegoro.
Panglima TNI juga menegaskan, bahwa dunia selalu berkembang dan berubah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Perkembangan tersebut berdampak kepada tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan menuntut kemampuan beradaptasi dan inovasi. Karena itu kita harus senantiasa memperhatikan perkembangan lingkungan, baik nasional, regional maupun global, guna memahami segala hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.
"Saya perintahkan kepada seluruh unsur pimpinan di jajaran TNI untuk senantiasa  membaca situasi berikut segala kecenderungan perkembangannya", tegas Marsekal Hadi Tjahjanto.
Dijelaskan Panglima TNI, hal ini diperlukan agar kita dapat meningkatkan pemikiran  prediktif, langkah antisipatif dan upaya konstruktif dalam rangka melaksanakan tugas  pokok TNI, serta meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Prajurit dan PNS TNI dalam  kerangka mendukung pembangunan nasional.
Ditambahkan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, salah satu tantangan yang akan kita hadapi  dalam waktu dekat adalah Pilkada serentak di 171 daerah di seluruh wilayah Indonesia.  Pada tahun ini pula rangkaian Pemilu 2019 akan dimulai. Pesta demokrasi tersebut  biasanya akan diiringi dengan meningkatnya suhu politik di tanah air. Kerawanan akan timbul bila hal itu dibarengi dengan berbagai tindakan kontra produktif seperti kampanye hitam dan provokasi serta pengerahan massa yang anarkis
"Saya minta kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk tidak bersikap reaktif  terhadap segala isu yang berkembang dan tetap fokus pada tugas yang diembankan  kepada kita sekalian. Prajurit dan PNS TNI harus dapat membawa kesejukan di tengah-tengah masyarakat dengan tidak turut meneruskan atau menyebarkan isu-isu tidak jelas yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab", pinta Panglima TNI
Panglima TNI juga menjelaskan, apabila masyarakat meminta konfirmasi, sampaikan  penjelasan yang tidak memperkeruh suasana.
"Jelaskan bahwa dewasa ini masyarakat harus lebih dewasa dalam bersikap di media sosial, karena kegaduhan yang timbul justru akan merugikan masyarakat sendiri."
Lebih lanjut ditekankan, Prajurit TNI harus menjaga netralitasnya, karena TNI adalah  institusi strategis yang memiliki jangkauan sampai ke pelosok nusantara dan  mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Karenanya tugas TNI untuk mengamankan dan menjamin suksesnya pesta demokrasi tidak boleh dirusak oleh  sikap  yang  tidak netral.
Dicontohkan Panglima TNI, "Keikutsertaan beberapa purnawirawan TNI dalam Pilkada  tidak boleh mempengaruhi  netralitas prajurit  TNI". Partisipasi para purnawirawan tersebut memang menunjukkan adanya penghargaan masyarakat terhadap purnawirawan, sekaligus wujud partisipasi aktif dalam politik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Namun partisipasi tersebut tidak boleh menyeret TNI ke kancah politik praktis.
