Dalam penelusuran sosial media saya, setidaknya terdapat lima tulisan yang membahas Omnibus Law dalam laman resmi BEM KM UGM, dua disusun oleh BEM KM UGM dan tiga disusun oleh Dema Justicia UGM.Â
Tulisan Pertama BEM KM UGM berjudul "Omnibus Law: Regulasi Nano-Nano" membahas mengenai potensi Omnibus Law mempersulit harmonisasi regulasi, dan menilai bahwa konsep Omnibus Law tidak cocok di Indonesia.
Dalam tulisan "Shades Of Omnibus Law: Menurutku dan Menurutmu" BEM KM UGM mengkritisi naskah akademik Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai memiliki asas-asas yang saling bertentangan dan pendekatan ekonomi yang melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945.
Sementara, Dema Justicia UGM membagi kajiannya menjadi tiga jilid. Jilid pertama membahas mengenai formil Omnibus Law dalam kajian tersebut dibahas seputar sulitnya penyusunan definisi dalam Omnibus Law, permasalahan terkait pengaturan bahwa Peraturan Pemerintah dapat mengubah Undang-Undang, dan target penyelesaian yang tidak realistis.
Dalam jilid kedua Dema Justicia UGM membahas mengenai agraria dan lingkungan. Dema Justicia UGM menuding Omnibus Law Cipta Kerja "menyelundupkan" beberapa Pasal bermasalah RUU Pertanahan seperti bank tanah, maupun konsep hak pengelolaan, batasan waktu hak pengelolaan, dan permasalahan terkait pengaturan lingkungan hidup.Â
Terakhir, dalam jilid ketiga Dema Justicia UGM, membahas mengenai investasi dan ketenagakerjaan.
Seluruh Kajian di atas dapat diakses melalui: ugm.id/OmnibusLaw20 | ugm.id/BMROmnibusLaw | demajusticia.org (I) | demajusticia.org (II) | demajusticia.org (III)
Kajian Mahasiswa Universitas PadjadjaranÂ
Dalam Laman Kema Unpad, terdapat tautan kompilasi kajian terkait Omnibus Law dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa di Unpad. Diantara 15 kajian tersebut saya akan membahas beberapa yang menurut saya membahas beberapa yang dalam pandangan saya belum secara masif dibahas di berbagai media mainstream.
Kajian pertama berjudul "Ngusik: Omnibus Law, Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Siapa" yang disusun oleh BEM FPIK Unpad. Kajian tersebut mengkritik penghapusan batas tonasi untuk mendefinisikan nelayan kecil, yang dikhawatirkan akan menghapus perlindungan bagi golongan nelayan yang menjadi 85% dari seluruh populasi nelayan Indonesia.
