Rayuan Maut Jokowi, Surya Paloh Manut dan Anies Pun Tamat

PADA saat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas), benturan diantara dua kubu fraksi-fraksi di DPR RI tak terelakan. Yakni, kubu yang mendukung bahwa pilkada lebih baik diadakan serentak pada November 2024, yang artinya sesuai dengan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 tahun 2016, dan kubu yang menginginkan pilkada tetap digelar pada tahun 2022 dan 2023. 

Kubu yang menghendaki pilkada pada tahun 2022 dan 2023 diisi oleh empat fraksi, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat. Sedangkan dari kubu yang mendukung pilkada serentak 2024 datang dari PDI Perjuangan, PPP, PKB dan PAN. Sementara, Partai Gerindra kala itu masih abstain atau belum menentukan sikap. 

Dengan posisi sama imbang antara kubu pro dan kontra, yakni masing-masing diisi oleh empat fraksi, membuat persaingan berjalan ketat. Apalagi, dilihat dari jumlah suara pun terpaut tipis. Kubu yang ingin pilkada 2022 dan 2023 berjumlah 248 suara, dengan rincian sebagai berikut: Partai Golkar 85, Nasdem 59, PKS 50 dan Demokrat 54. Sementara dari kubu yang setuju pilkada 2024 adalah 249 suara. Dengan rincian, PDI Perjuangan 128, PKB 58, PAN 44 dan PPP 19. 

Bila penentuan revisi undang-undang pemilu ditentukan melalui voting, maka Partai Gerindra yang masih belum menyatakan sikap akan menjadi faktor penentu. Mereka akan menjadi king maker atas jadi tidaknya revisi undang-undang dilaksanakan. 

Namun, pada saat terjadi tarik ulur diantara fraksi-fraksi di DPR RI, Presiden Jokowi tiba-tiba saja mengadakan pertemuan dengan para juru bicara Tim Kampanye Nasional  Jokowi - Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Pertemuan tersebut digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, di pekan terakhir Januari 2021. 

Salah satu bahasan yang dibicarakan pada pertemuan tersebut adalah  Presiden Jokowi meminta agar semua kekuatan politik, terutama partai-partai politik di DPR mempertimbangkan betul perubahan Undang-Undang Pilkada. Dalihnya, karena pandemi Covid-19 dan situasi ekonomi yang masih jauh dari pulih. jadi, apabila ada hajatan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar elemen masyarakat, seperti halnya pilkada di daerah tertentu, niscaya akan mengganggu pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan masyarakat itu sendiri. 

Nah, paska pertemuan Presiden Jokowi dengan juru bicara tim kampanye nasional itu, peta kekuatan di DPR mulai tampak timpang. Partai Gerindra yang sebelumnya abstain, langsung menentukan sikap. Mereka dengan tegas menolak revisi UU Pemilu. Dengan begitu, kubu yang menginginkan pilkada serentak 2024 berada di atas angin. Suara mereka jadi unggul jauh. Yakni 248 berbanding 327. Dengan posisi tersebut, hampir bisa dipastikan bahwa pilkada serentak akan tetap digelar pada tahun 2024. 

Dan, kekuatan kubu pendukung pilkada serentak 2024 jauh bertambah kuat, karena Partai Nasdem yang sebelumnya mendukung pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan jadi berubah haluan. Surya Paloh sebagai nahkoda partai memerintahkan langsung Fraksi Nasdem di DPR RI untuk menolak revisi UU Pemilu. 

"Cita-cita dan tugas Nasdem adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," ujar Surya Paloh dalam keterangan tertulis, Jumat (5/2). Dikutip dari CNN Indonesia.com. 

Masih dikutip CNN Indonesia, dalam keterangannya, Surya Paloh mengatakan bangsa Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan melakukan upaya pemulihan ekonomi yang diakibatkannya. Bos Media grup ini juga menambahkan, sebagai partai politik, Nasdem berkewajiban melakukan telaah kritis terhadap setiap kebijakan. Namun, Nasdem tetap lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. 

Perubahan sikap Partai Gerindra dan Nasdem boleh jadi atas dasar hitung-hitungan politik. Meski begitu, tidak bisa dinafikan semua itu bisa jadi karena adanya rayuan maut Presiden Jokowi, saat mengundang para juru bicara Tim Kampanye Nasional, beberapa waktu lalu. Bukan mustahil, karena hal itu pula yang akhirnya membuat Surya Paloh pun manut, dan akhirnya mendukung bahwa Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.