Jokowi dalam Bahaya Bila Dua Menteri Ini Diganti

WACANA adanya perombakan kabinet atau reshufle kembali menguat pasca tertangkapnya dua menteri sekaligus oleh KPK dalam waktu berdekatan. Menteri dimaksud adalah Menteri KKP, Edhy Prabowo dan Mensos Juliari Peter Batubara (JPB). 

Motif kedua menteri sehingga harus berurusan dengan lembaga antirasuah nyaris sama. Yakni, kasus suap. Edhy terlibat kasus suap soal perizinan benih lobster. Sementara JPB, tentang suap pengadaan bansos. 

Kapan rencana reshufle itu sendiri bakal dilaksanakan? Pertanyaan ini tentu bakal ada dalam benak masing-masing masyarakat tanah air, khususnya bagi mereka yang berkepentingan. 

Sejauh ini Presiden Jokowi belum mengumumkan tengat pasti soal perombakan kabinet. Namun, tak sedikit pengamat menduga tidak akan sampai lewat tahun 2020. Sebab, urgensi reshufle sangat diperlukan demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Urgensi ini tak melulu karena kosongnya dua pos menteri akibat dicokok KPK, melainkan menyangkut kinerja menteri-menteri lainnya yang dipandang masih kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Diantara beberapa menteri yang menurut pandangan publik layak di-reshufle, adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD. 

Cukup mengagetkan saat dua nama menteri ini masuk dalam bursa menteri layak ganti. Padahal kinerja keduanya cukup bagus meski masih jauh dari kata memuaskan. Namun, publik rupanya berpandangan lain. Lalu apa alasannya? 

Prabowo Subianto 

Tertangkapnya Edhy Prabowo boleh jadi menjadi pemantik kuat bagi mantan Danjen Kopasus itu layak di-reshufle. Bukan sekadar sama-sama dari Partai Gerindra. Dalam kasus suap itu konon katanya melibatkan perusahaan milik Hashim Djojohadikoesoemo---adik kandung Prabowo Subianto. Bahkan, seperti ramai diberitakan, menyerempet pula pada nama keponakannya. Saraswati Djojohadikoesoemo. 

Sejauh ini dugaan tersebut tidak atau belum terbukti. Namun, opini publik itu sadis dan sudah kadung menyebar. Prabowo diduga terlibat nepotisme. Sehingga akhirnya muncul wacana bahwa yang bersangkutan masuk dalam daftar menteri layak ganti. 

Alasan lain sebagai penguat adalah muncul dugaan bahwa Prabowo masih setengah hati bergabung dengan pemerintah. Buktinya, Partai Gerindra masih belum bisa move on dari kebiasaannya sebagai oposisi.