Mohon tunggu...
Elang Maulana
Elang Maulana Mohon Tunggu... Petani
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Hanya manusia biasa yang mencoba untuk bermanfaat, bagi diri dan orang lain..

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Anies Soal Izin Keramaian, Konsisten Asal Beda?

8 Maret 2020   17:14 Diperbarui: 9 Maret 2020   13:05 146 3 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Anies Soal Izin Keramaian, Konsisten Asal Beda?
Suara.com/Iqbal Asaputro


GUNA mencegah penyebaran virus corona (covid-19), beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyetop sementara seluruh izin keramaian yang berada di wilayah kerjanya.

Hal tersebut menyusul, terkomfirmasi positifnya dua warga negara Indonesia (WNI) asal Depok, Jawa Barat terinfeksi virus corona, sebagaimana telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (2/3/2020).

"Pengajuan tahan dulu yang belum keluar izinnya. Pemprov juga tidak akan mengeluarkan perizinan baru untuk kegiatan perkumpulan orang dalam jumlah yang besar," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/3). (CNN Indonesia).

Sejujurnya, tindakan cepat tanggap ala Anies ini patut diapresiasi. Betapapun, virus yang asalnya ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China, bulan Desember 2019 lalu ini sangat dimungkinkan bahkan berpotensi besar terjadi penyebaran atau penularannya di tempat-tempat keramaian.

Ya, dalam prosesnya penyebaran virus corona tersebut menurut beberapa ahli kesehatan bukan melalui udara. Tapi, salah satunya adalah lewat droplet berupa bersin atau batuk.

Sayang, belum sepekan Anies menyatakan dengan tegas untuk menghentikan sementara izin keramaian, Front Pembela Islam (FPI) justru menggalang massa dan melakukan aksi demo di kantor Kedutaan Besar (Kedubes) India, Jakarta, pada Jumat (6/3/2020).

Sontak kejadian tersebut kembali memantik reaksi sejumlah pihak. Anies Baswedan dituduh tidak konsisten dengan pernyataannya.

Boleh jadi, yang berhak mengeluarkan izin aksi massa adalah pihak kepolisian, bukannya gubernur. Namun, masa iya tidak terjadi komunikasi pihak kepolisian dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebab, apa yang dinyatakan Anies tersebut marak di pemberitaan media massa.

Terlepas dari hal tersebut, seperti dilansir CNN Indonesia, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai Anies seperti menjilat ludah sendiri, karena membiarkan keramaian dalam aksi tersebut.

"Larangan itu panic policy, dibuat dalam kondisi panik. Sehingga ketika ada kepentingan-kepentingan yang terkait dengan citra dirinya itu langsung menyetujui, langsung mengubah sikapnya sendiri. Ya seperti terkesan menjilat ludahnya sendiri," kata Trubus saat dihubungi CNN Indonesia.com, Sabtu (7/3).

Masih dikatakan Trubus, selain inkonsisten, Anies juga dinilai tak merumuskan kebijakan itu secara matang. Anies tak menimbang untung-rugi menerapkan pelarangan keramaian tersebut.

Salah satu kerugian yang akan ditanggung Pempov DKI adalah berkurangnya retribusi hiburan. Sebab, tak sedikit acara yang akan dibatalkan.

"Kan pengusaha-pengusaha pada rugi, pedagang pada rugi, akhirnya masyarakat jadi rugi," ucap dia.

Menurut Trubus, masih dilansir CNN Indonesia, harusnya Anies memfokuskan kebijakan pada sosialisasi, komunikasi publik, dan edukasi publik terkait cara mencegah penularan corona. Terlebih lagi pemerintah pusat tak menerapkan larangan kerumunan secara nasional.

Konsisten Asal Beda?

Cukup bisa dipahami apa yang diutarakan Trubus, sejatinya Anies Baswedan dalam mengelola pemerintahannya bisa bersinergi dengan dengan berbagai kalangan termasuk pemerintah pusat. Jangan malah sebaliknya, selalu ingin memperlihatkan egonya pribadi.

Beda pandangan, beda kebijakan dan beda kepemimpinan tentu sah-sah saja, sepanjang perbedaan tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Namun, apa yang kerap kali dipertontonkan dalam kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta selama ini, justeru lebih mengutamakan politik asal beda.

Mantan Rektor Universitas Paramadhina Jakarta ini seolah ingin menonjolkan bahwa dirinya sangat berbeda dengan pemimpin terdahulu. Baik itu dalam gaya kepemimpinan, prilaku dan program kerjanya.

Sah-sah saja jika hal tersebut berlaku, sebab Anies Baswedan diciptakan menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui proses politik. 

Dalam politik, tentu saja ego pribadi atau golongan selalu berada paling depan dibanding dengan sinergisitas. Baik itu dengan lingkungan, masyarakat, pemimpin terdahulu, maupun pusat.

Masalahnya, andai perbedaan itu membawa dampak positif bagi kemajuan wilayah yang dikelola dan kemaslahatan masyarakatnya, tentu kita akan dengan sukarela mengacungkan dua jempol.

Sebaliknya, jika asal beda ini malah merusak tatanan atau program kerja yang telah dibangun sebelumnya dan sementara program kerjanya sekarang tidak menghasilkan kebaikan apapun, tentu saja kita hanya bisa mengernyitkan dahi.

Sebut saja salah satu contoh yang masih hangat, yakni tentang banjir di Jakarta. Program normalisasi sungai adalah konsep pemimpin sebelumnya guna meminimalisir kepungan banjir di DKI Jakarta.

Tapi, rupanya Anies enggan melanjutkan konsep tersebut. Dia memiliki konsep berbeda yang katanya jauh lebih efektif, yaitu naturalisasi.

Faktanya? Ternyata masih jauh panggang dari api. Banjir Jakarta terus terjadi bahkan justru lebih parah. Daerah yang biasanya tidak pernah banjir, malah ikut terdampak.

Tentu saja bukan perbedaan seperti ini yang masyarakat inginkan, bukan?

Nah, kembali pada inkonsistensi Anies Baswedan terkait penghentian sementara surat izin keramaian yang berada di DKI Jakarta. 

Penulis jadi berpikir, jangan-jangan ini juga menjadi bagian dari asal beda ala Anies Baswedan. Benarkah? Wallahu allam bishawab.

Salam

VIDEO PILIHAN