Mohon tunggu...
Elang Maulana
Elang Maulana Mohon Tunggu... Petani - Petani
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Hanya manusia biasa yang mencoba untuk bermanfaat, bagi diri dan orang lain..

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Jokowi: Pengendalian Banjir Jakarta Terhambat Sejak 2017, Sindir Anies?

2 Januari 2020   14:52 Diperbarui: 2 Januari 2020   15:10 1544
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

CURAH hujan yang begitu tinggi sejak 31 Desember 2019 hingga hingga Rabu pagi, (01/01/2020) mengakibatkan DKI Jakarta dan sekitarnya kembali di kepung banjir.

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menurut rilis data yang dikeluarkan BMKG, curah hujan yang melanda ibu kota negara ini adalah yang tertinggi sejak tahun 1996. Titik hujan paling tinggi terjadi di wilayah Jakarta Timur.

Adapun rilis data curah hujan dari BMKG ini, yaitu, Halim Perdanakusumah mencapai 377 mm per hari, Tama Mini 355 mm per hari, dan Jatiasih 259 mm per hari.

Akibat dari kepungan banjir yang melanda sejumlah titik di DKI Jakarta. Banyak pihak yang menyayangkan kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang dinilai kurang tanggap dalam upaya penanganan banjir.

Bahkan, tak sedikit pula yang membandingkan kinerjanya dalam masalah penanganan masalah yang selalu terjadi sejak lama itu dengan Gubernur terdahulu, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Salah satu solusi Ahok dalam upayanya mengatasi masalah banjir di Jakarta adalah dengan cara menormalisasi sungai dan waduk, tidak diteruskan oleh Anies.

Dampak kepungan banjir yang melanda DKI Jakarta dan sekitarnya ini, tak luput menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menyebut, banjir yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada awal tahun 2020 ini paling parah terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Krukut, Ciliwung, Cakung dan Sunter.

Menurut Jokowi, pembangunan sarana pengendalian banjir di empat titik aliran sungai itu terkendala pembebasan lahan sejak 2017.

"Banjir di ibu kota dan sekitarnya awal tahun ini paling parah terjadi di Daerah Aliran Sungai Krukut, Ciliwung, Cakung, dan Sunter. Sebagai penanganan darurat, telah difungsikan pompa, karung pasir, bronjong, dan tanki agar kawasan dan prasarana publik segera berfungsi kembali," cuit Jokowi melalui akun Twitter @jokowi, Kamis (2/1).

Masih disebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta ini, upaya pengendalian banjir di empat aliran sungai ini sudah dilakukan tetapi sejak 2017 terhenti karena terhambat pembebasan lahan.

"Pembangunan prasarana pengendalian banjir pada keempat sungai terkendala sejak 2017 karena soal pembebasan lahan. Sungai Ciliwung, misalnya, sudah ditangani 16 km dari rencana 33 km. Di hulunya dibangun Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Kedua bendungan direncanakan selesai pada akhir 2020," lanjut Jokowi.

Ditambahkan Jokowi, percepatan pelaksanaan Sodetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang sedang berlanjut dan masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sodetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1.200 meter.

Bukan maksud menduga-duga atau berspekulasi, boleh jadi apa yang diungkapkan Jokowi ini sebagai bentuk sindiran terhadap Anies Baswedan, yang memang mulai memimpin DKI Jakarta sejak tahun 2017.

Apalagi, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pantauan melalui udara terlihat banjir terjadi di pesisir Sungai Ciliwung yang belum dilakukan normalisasi.

"Mohon maaf pak gubernur, dalam penyusuran kali Ciliwung sepanjang 33 kilometer, yang sudah ditangani normalisasi 16 kilometer, itu aman dari luapan. Sementara yang belum dilakukan normalisasi, itu tergenang," kata Menteri Basuki di Monas, Jakarta, Rabu (1/1).

Dalam hal ini, Basuki mengakui adanya kendala, yaitu banyaknya pemukiman masyarakat di bantaran sungai. Sementara lebar sungai Ciliwung sudah sangat berkurang.

Untuk itu, masih diutarakan Basuki dibutuhkan keahlian gubernur dalam melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar mau membebaskan lahannya.

"Sekarang rumah sudah tidak dibantaran, tetapi di palung sungai, ini bukan hal yang mudah dan dibutuhkan keahlian gubernur untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat," harap Basuki.

Selain itu, Kali Pesangrahan dengan sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur. Gubernur kata Basuki sudah mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahan, dari 1,2 kilometer, sepanjang 600 meter sudah di kerjakan.

"Tanpa normalisasi, akan terus terjadi musibah berulang seperti saat ini. Saya dengan pak Gubernur untuk mendiskusikan membuat program tersebut," ujar Basuki.

Wassallam

Sumber : satu, dua

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun