Mohon tunggu...
Elang Maulana
Elang Maulana Mohon Tunggu... Petani - Petani
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Hanya manusia biasa yang mencoba untuk bermanfaat, bagi diri dan orang lain..

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

PKS Dekati Partai Berkarya, Benarkah Butuh Sokongan Dana Tommy Soeharto?

19 November 2019   10:36 Diperbarui: 19 November 2019   11:30 231
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Bali Expres-Jawa Pos

SESUAI yang telah diagendakan sebelumnya, bahwa pada hari ini, Selasa (19/11/2019), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjalin pertemuan dengan Partai Berkarya. Pertemuan dengan partai milik mantan "putera mahkota" Cendana ini merupakan kali kedua bagi PKS. Sebelumnya, mereka telah mengadakan pertemuan dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Sekedar mengingatkan memori kita, pertemuan PKS dengan Nasdem ini cukup berbuntut panjang, terutama terkait rangkulan Presiden PKS, Sohibul Iman dengan Surya Paloh, yang berimbas pada saling berbalas sindiran antara kubu PDI Perjuangan, Presiden Jokowi dan Surya Paloh. Meski belakangan, saling sindir yang sempat suhu politik tanah air menghangat ini dimentahkan pada acara perayaan hari ulang tahun Nasdem yang ke-8 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kembali pada agenda pertemuan PKS dengan Partai Berkarya, beberapa pengamat menilai pertemuan tersebut kemungkinan akan dijadikan sarana kedua partai menjalin kekuatan dalam menghadapi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, lima tahun kedepan.

Hal tersebut menurut pengamat politik tanah air, menandakan bahwa PKS tidak berani sendirian berada di luar pemerintahan sebagai partai oposisi. Tentunya, partai yang saat Pileg 2019 lalu memperoleh suara sebanyak 8,21% suara ini mesti mendapat atau mengajak partai-partai yang saat ini masih berada di luar pemerintahan. Salah satunya, Partai Berkarya.

Bahkan, seperti dilansir CNN Indonesia, pengamat politik LIPI, Wasisto Raharjo Jati, PKS Tidak hanya akan menggandeng parpol tapi juga berencana merangkul kelompok-kelompok berbasis Islam guna memperkuat posisinya sebagai oposisi pemerintahan.

Apa yang diungkapkan Wasisto ini ada benarnya, bahwa PKS akan mencoba menggandeng kelompok lain di luar parpol. Hal ini pernah penulis ulas pada artikel yang berjudul " Takut Sendirian, PKS Ajak Alumni 212 dan FPI Jadi Oposisi" edisi 22 Oktobet 2019. Dalam artikel tersebut diulas bahwa Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera mengakui kelemahannya menjadi oposisi. 

Untuk itu, pria kelahiran Jakarta ini akan meminta dukungan dari non parpol agar ikut bersama-sama mengkritisi pemerintah. Dalam hal ini, Mardani akan mengajak elemen masyarakat, seperti presidium Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) hingga GNPF ulama untuk menjadi oposisi selama lima tahun kedepan.

Kembali pada Wasisto seperti dilansir CNN Indonesia, pendekatan PKS terhadap kelompok Islam ini bisa menambah daya militansi massa oposan. Sebab, kata Wasis, PKS sendiri tak mungkin hanya memanfaatkan massa ideologisnya untuk menghadapi pemerintahan lima tahun ke depan.

Strategi tersebut menurutnya, membuat PKS langsung merengkuh dua keuntungan secara politis. Yakni mengamankan dana dari Tommy Soeharto selaku Ketum Berkarya hingga mendapatkan suara massa mengambang dari militansi ormas FPI maupun PA 212.

Menarik dari pernyaataan Wasisto ini adalah kalimat "mengamankan dana dari Tommy". Apakah, maksud Wasisto ini, PKS akan mendompleng anggaran atau dana semata ketika menjalin komunikasi politik dengan Partai Berkarya. Kalaupun hal ini benar adanya, memang cukup dimaklumi. Mengingat PKS bukanlah partai kaya raya seperti halnya Perindo, Nasdem, Gerindra atau Partai Berkarya sendiri, yang pemiliknya bisa dibilang salah seorang konglomerat tanah air.

Sedangkan PKS, menurut pandangan penulis merupakan partai yang sumber kekayaannya biasa-biasa saja. Apalagi, mereka tidak memiliki "kantung-kantung anggaran" mengingat posisinya sebagai oposisi yang otomatis tidak menempatkan kadernya di pemerintahan. Paling, mereka hanya mengandalkan iuran kader yang tersebar di tanah air termasuk kepala-kepala daerah dari PKS.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun