Prabowo Menteri, Oposisi Berani?

HASIL Pemilu 2019 telah menempatkan sembilan partai politik (Parpol) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dengan jumlah 575 kursi. Mayoritas pemilik kursi-kursi tersebut adalah parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Berikut komposisi penyebaran kursi parpol di parlemen:
PDIP: 128 kursi
Golkar: 85 kursi
Gerindra: 78 kursi
NasDem: 59 kursi
PKB: 58 kursi
Demokrat: 54 kursi
PKS: 50 kursi
PAN: 44 kursi
PPP: 19 kursi

Dengan komposisi di atas, koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, yang terdiri dari PDIP, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP menguasai kursi DPR dengan jumlah 349 kursi. 

Dominasi koalisi pendukung pemerintah ini semakin kuat dengan bergabungnya Gerindra, seiring didaulatnya Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo sebagai bagian dari jajaran menteri yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM). Ini berarti jumlah kursi parpol koalisi pemerintah menjadi 427 atau sekitar 74,6 % .

Sebenarnya, banyak yang menyayangkan Gerindra, akhirnya memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintah. Karena, selain sebagai leader dari partai oposisi, juga dianggap partai yang paling "bertaring" diantara partai oposisi sekarang (PKS, PAN dan Demokrat) dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. 

Tidak hanya itu, kekhawatiran lain dengan bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintah menjadikan tidak sehatnya demokrasi di tanah air. 

Boleh jadi, dominasi kursi di parlemen, menjadikan pemerintah absolut, yang menyebabkan DPR hanya menjadi stempel pemerintah, seperti yang pernah terjadi di zaman Orde baru (Orba).

Kembali pada kekuatan kedua kubu, antara parpol pendukung pemerintah dan partai oposisi yang begitu timpang. Mampu dan beranikah partai oposisi menjalankan fungsinya sebagai check and balances pemerintah?...

Terlebih, dikubu koalisi pemerintah, saat ini telah ada Prabowo yang didaulat jadi menteri dan otomatis partainya, Gerindra juga ikut bergabung dengan koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Sebagaimana diketahui, Prabowo bersama Gerindra lah yang mengomandoi mereka (partai oposisi) pada pemerintahan Jokowi jilid pertama.

Tentunya, pertanyaan di atas tadi menarik kita tunggu. Kendati demikian, penulis masih yakin, dalam setahun kedepan, partai oposisi (PKS, PAN dan Demokrat) tampaknya masih solid menjalankan fungsinya. Ya, hanya menjalankan fungsi.