DALAM beberapa pekan terakhir ranah politik tanah air diramaikan dengan kemungkinan besar bergabungnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan partai koalisi pemerintah.
Kabar akan bergabungnya Gerindra dan Prabowo Subianto menjadi menarik lantaran awalnya tidak ada yang menyangka, partai yang menjadi rival utama petahana, tiba-tiba berubah haluan untuk merapat ke pemerintahan Jokowi jilid II. Bahkan, dilihat dari pergerakannya melebihi partai politik pendukung.
Bahkan, sebagai bentuk keseriusan Prabowo dan Gerindra berniat untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi dipertegas oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono. Tanpa ada rasa malu-malu lagi, dia mengatakan telah menyiapkan tiga calon menteri untuk disodorkan pada Presiden Jokowi. Alasan menyodorkan tiga calon menteri ini, menurutnya tak lepas dari tiga konsep yang ditawarkan Prabowo bersama Gerindra untuk ikut sama-sama membangun bangsa. Ketiga konsep yang ditawarkan tersebut adalah, konsep ketahanan ekonomi, pangan dan energi.
Menjadi lebih menarik bagi dunia perpolitikan tanah air, ketika daftar nama ketiga calon menteri yang akan disodorkan tersebut ada nama Fadli Zon. Wow, benarkah?...ketika nama ini muncul, tentunya banyak mengundang reaksi beragam bahkan mungkin tak sedikit yang terkaget-kaget. Bagaimana tidak, orang yang biasa mengkritik pedas pemerintahan Jokowi bersama Fahri Hamzah (Waktu masih menjabat Wakil Ketua DPR RI) tiba-tiba harus memuji-muji Jokowi. Tentunya, tak sedikit yang menunggu momentum itu.
Dasar politik, bukanlah hitungan excact. Belakangan nama Fadli Zon menguap, yang tinggal hanya dua nama, yakni Edhie Prabowo dan Sandiaga Uno. Adapun, sempat juga mengemuka, Prabowo pun ikut mengorbit menjadi salah seorang calon menteri. Pilihannya dua, kalau tidak menteri pertahanan, ya menjadi Menkopolhukam. Namun, berita ini masih simpang siur.
Langkah politik yang diambil Prabowo ini bukan tanpa hambatan. Tidak sedikit para pengamat politik yang menyayangkan akan niatnya bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, dikhawatirkan berimbas pada lemahnya fungsi kontrol terhadap penguasa. Alasan ini tentu ada benarnya, mengingat selama lima tahun pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla, partai Gerindra lah yang dianggap sebagai leader dalam hal mengkritisi segala kebijakan pemerintah. Terlepas kritikan tersebut berbau nyinyir atau konstruktif, setidaknya ada yang mengingatkan pemerintah jangan sampai kebablasan.
Di sisi lain, jika Gerindra pada akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintahan, praktis hanya PKS yang masih bisa diandalkan untuk mengkritisi pemerintah. Bukan menafikan Demokrat dan PAN, namun kedua partai ini sepertinya masih mencari jalan aman. Sementara, PKS yang sudah terang-terangan berada di luar ring pemerintahan, kekuatannya tidak memadai. Hanya 50 kursi di parlemen. Jumlah ini jelas kalah jauh dengan partai koalisi pemerintah.
Apa yang penulis tulis ini hanya sebatas asumsi dengan melihat konstalasi politik terakhir. Jadi tidaknya Gerindra masuk koalisi pemerintah rasanya belum ada yang bisa memastikan kecuali Prabowo dan partainya. Itupun tentunya harus seiring dengan keinginan Jokowi. Dalam hal ini, bisakah mantan Gubernur DKI Jakarta ini menampung atau berkolaborasi program, seperti yang telah di sodorkan partai berlambang kepala burung garuda tersebut.
Apapun nanti yang terjadi dengan langkah politik tanah air, yang pasti tidak sedikit fihak-fihak yang merasa harap-harap cemas atau dag dig dug, tentang sikap pasti Prabowo dan partai Gerindra. Betapapun, apa yang terjadi dengan konstalasi politik belakangan ini baru sebatas menduga-menduga. Sikap pastinya, hanya Prabowo lah yang akan mengumumkannya langsung pada khalayak masyarakat. Hal ini tentunya sangat ditunggu-tunggu semua fihak.
Karena, hasil Rapimnas tertutup partai Gerindra yang di gelar di komplek Hambalang, Rabu (16/10) tadi, Prabowo belum betul-betul secara gamblang menentukan sikap politiknya terkait isu bergabung dengan partai koalisi pemerintah.
Adapun tiga sikap politik hasil Rapimnas yang disampaikan Prabowo melalui juru bicaranya, Danhil Simanjuntak, belum secara terang-terangan bakal bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Semuanya masih bersifat abu-abu.
Seperti dilansir Detiknews.com, ketiga sikap politik Gerindra tersebut adalah, pertama Prabowo sudah menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi Indonesia dengan semangat ketahanan pangan pangan-energi, pertahanan dan keamanan yang kuat. Kedua, Prabowo mempersilakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan konsep tersebut untuk lima tahun ke depan. Namun, bila tidak digunakan, kata Dahnil, Prabowo tetap akan bekerja sama untuk kepentingan NKRI. Sedangkan sikap politik yang ketiga yaitu Prabowo memutuskan terus menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara. Caranya dengan terus memelihara silaturahmi dan komunikasi dengan semua pihak.
Jika membaca ketiga sikap politik tersebut di atas, kecenderungan bergabung dengan koalisi pemerintahan memang cukup besar. Indikasinya adalah kalimat "akan selalu bekerja sama dan menjaga kerukunan". Ini bisa diartikan Prabowo akan masuk ke dalam lingkaran pemerintahan.Â
Sebab, bagaimana kerukunan bisa terwujud jika keduanya bersebrangan. Cebong dan kampret akan terus berseteru yang berimbas pada kurangnya kerukunan. Hal ini jelas akan memicu kurang kondusifnya stabilitas keamanan nasional.
Kembali lagi, ini baru sebatas asumsi. Kepastiannya masih harus kita tunggu langsung dari Prabowo. Sementara, ayo kita ber da dig dug dulu menunggu kepastian sikap politik Prabowo. Wassallam.
