SIKAP Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) yang seolah "nurut" pada keinginan para politisi senayan, tentang revisi Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), mengundang segudang tanya dari pemerhati anti korupsi. Padahal sebelumnya, masyarakat percaya dan berharap bahwa Jokowi akan menolak keras revisi RUU KPK tersebut. Nyatanya, kepercayaan dan harapan itu tak terbukti setelah, Rabu (11/9/2019), presiden mengirimkan Surat Presiden ((Surpres) kepada DPR, tentang persutujuan pembahasan RUU KPK.
Sikap lunak Jokowi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak hanya tentang RUU KPK saja, tapi terlihat sejak seleksi Capim KPK. Dalam hal ini Jokowi seolah tak ambil pusing dengan adanya beberapa Capim yang diduga tidak pantas karena pengetahuan minim tentang pemahaman hukum. Seolah, presiden Jokowi sudah tak tertarik lagi dengan segala gunjang ganjing tentang dugaan adanya upaya pelemahan pada tubuh lembaga antirasuah. Padahal, harusnya Jokowi sadar bahwa penguatan lembaga KPK termasuk dalam salah satu visi misinya dalam kampanye Pilpres. Tidak hanya waktu kampanye Pilpres 2019 baru lalu. Tahun 2014-pun, janji politik ini termasuk salah satu jualan unggulannya dalam mendapatkan simpati masyarakat.
Lalu, kenapa sekarang, sikap presiden yang tengah menuju periode keduanya ini justeru berlaku sebaliknya, "mendukung" pelemahan KPK?...
Setidaknya, penulis melihat dua alasan dengan sikap Jokowi ini.
Pertama : Â Presiden Jokowi terjebak politik balas budi pada DPR. Betapapun, koalisi besar yang menghuni gedung parlemen di senayan saat ini adalah pendukungnya waktu maju pada Pilpres lalu. Sudah bukan rahasia umum, sejak berdirinya KPK, tahun 2002 lalu, DPR konsisten berupaya melemahkan KPK. Bisa jadi ini sebagai bentuk ketidak sukaan DPR karena sudah berapa banyak anggotanya yang ditetapkan jadi tersangka dan menjadi pesakitan di balik jeruji besi.
Kedua : Beban Jokowi sudah terlalu besar. Menuju periode keduanya, cukup besar beban Jokowi dalam mengelola pemerintahan lima tahun kedepan. Sebut saja, tindak lanjut pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, dan program-program lain yang harus dia tuntaskan dan memerlukan fokus ekstra. Jika, revisi RUU KPK dia tolak sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang selama ini menyeruak ke permukaan bak air bah. Tentunya, Jokowi akan berhadapan dengan para politisi senayan. Sudah barang tentu, keadaan itu tidak akan pernah bisa menguntungkannya dalam upayanya mengurai beban-bebannya dalam pemerintahan. Bagaimanapun, selaku presiden, dia tidak bisa berjalan sendiri. Butuh dukungan politik yang kuat, agar segalanya bisa dicapai.
Novel Angkat Bicara
Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, korban kasus penyerangan air keras oleh orang tak dikenal 2017 lalu, tak mampu menyembunyikan rasa kecewanya atas sikap Presiden Jokowi, yang diduga ikut memuluskan jalan pengesahan RUU KPK dengan menerbitkan surat presiden.
Seperti dilansir CNN Indonesia.com, Novel Baswedan menyayangkan atas sikap Presiden Jokowi yang diduga ikut memuluskam revisi RUU KPK. Padahal Novel menilai, beberapa usulan perubahan pada RUU KPK itu menyimpan masalah dan berpotensi melemahkan lembaga antirasuah.
Masih dikatakan Novel, jika RUU KPK disyahkan, akan banyak koruptor berhutang pada presiden asal Kota Solo tersebut. Dengan demikian, jelas Novel, hal itu bertolak belakang dengan visi misi Jokowi yang akan memimpin pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh.
