Mohon tunggu...
Kamaruddin S. S.
Kamaruddin S. S. Mohon Tunggu... Senang aja nulis

penulis

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Lockdown untuk Indonesia Perlu Dikaji Ulang Pemerintah Akibat Corona

2 April 2020   16:51 Diperbarui: 2 April 2020   18:31 14 0 0 Mohon Tunggu...

Dollar AS 16.601 hari ini, rupiah (IDR) semakin terpuruk, berarti harga-harga barang dan jasa juga ikut tinggi sementara ekonomi masyarakat stagnan, dan daya beli masyarakat seret. 

Kebijakan pemerintah mulai dari pusat hingga ke pedesaan itu sepertinya tidak tepat untuk segera diterapkan karena masyarakat terisolasi, distribusi barang dan jasa terhenti, konsumsi masyarakat berkurang, perputaran ekonomi rakyat stop. 

Tagihan tetap jalan, penghasilan masyarakat surut bahkan berhenti sementara kebutuhan harus terpenuhi seperti makan-minum dll. Pemerintah harusnya menjamin penuh kebutuhan masyarakat, jika lockdown karena berhentinya roda ekonomi dan interaksi sosial.

Jangan disamakan Indonesia dengan negara lain seperti Cina yang berhasil lockdown akibat virus Corona alias efek covid-19. Cina memiliki teknologi yang sangat tinggi, baik teknologi informasi, sipil maupun bidang kesehatan juga sudah sangat maju. Rumah Sakit saja mampu dibangun dalam empat hari untuk pandemi Corona. Belum lagi dari sisi teknologi komputer dan  setiap tempat terpasang cctv untuk memantau warganya lewat internet, petugas kesehatan selalu siaga, petugas keamanan siap terus menjaga warganya, warganya juga patuh dan taat kepada pemerintah, dan dari segi wilayah jauh beda dengan Indonesia yang terdiri dari desa-desa terpencil, tidak ada signal ponsel apalagi jaringan internet. Pemerintah Cina pantau kegiatan semua warganya melalui aplikasi smartphone via internet tidak perlu saling bertemu kebutuhan diatur dan disediakan semua oleh pemerintah. Makanya pemerintah kita perlu memikirkan atau mengkaji ulang kebijakan lockdown.

Peringatan pemerintah tentang tagihan kendaraan dan kredit saja tidak dipatuhi oleh pelaku usaha. Untuk kebijakan listrik gratis, pkh, kartu prakerja dan lain-lain itu harus disegerakan pemerintah jangan berbelit suratnya, lama dan panjang lebar urusannya, hal ini sudah jadi tradisi dinegeri kita, sementara keadaan darurat tidak menunggu tetapi kebutuhan harus segera terpenuhi.

VIDEO PILIHAN