 P3E Suma-KLHK (Jakarta, Kamis 21 Juni 2018)-Hari pertama kerja pasca libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menggelar Halal bi Halal dengan seluruh karyawan dan karyawati Kementerian LHK, Staf Khusus Menteri, mantan Menteri LH, Kepala BRG, Penasehat Senior Menteri, Tenaga Ahli Menteri, para mitra kerja, pimpinan dunia usaha dan rekan jurnalis.
"Saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1439 H, Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita kembali ke fitri, dan kembali bekerja dengan meminimalkan kekurangan-kekurangan", ucap Menteri Siti Nurbaya mengawali sambutannya.
Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal, selama libur lebaran tahun ini diberlakukan sistem piket di kantor mulai dari pejabat Eselon I sampai tingkat staf dan petugas di lapangan. Ada dua pesan penting yang disampaikan Siti Nurbaya terkait catatan selama libur.
Pertama, terkait peningkatan pelayanan publik. Dikatakan Siti Nurbaya perlu diambil catatan penting dari berbagai situasi di lapangan yang terjadi untuk penguatan pelayanan terutama berkaitan dengan standar dan prosedur. "Kejadian di lapangan selama libur adalah yang berkaitan pengawasan, standar, dan prosedur yang perlu kita tingkatkan", kata Siti.
Kedepan diharapkan bagian terkait pelayanan di masyarakat, terus diperhatikan dan ditingkatkan.
Kedua, tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bahwa pada tanggal 27 Juni akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) termasuk di wilayah Jawa Barat, dimana sebagian besar karyawan kantor pusat KLHK berdomisili. "Kita akan mengalami dan melakukan Pilkada terutama di tempat tinggalnya yang mengalami, mengingat 60% pegawai KLHK tinggal di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Untuk itu, tanggal 27 Juni, jangan lupa nyoblos", kata Siti Nurbaya.
Selain dipesankan agar menggunakan hak saudara dengan baik, rasional, dan hati yang jernih, Menteri LHK juga mengingatkan karyawan-karyawati KLHK untuk tidak ikut-ikutan menganalisis, karena ASN dilarang berpolitik dan harus dapat berfungsi sebagai stabilisator pemerintahan.
"Jangan tergoda oleh hoax, analisis dan justifikasi pemilihan. Gunakan hak saudara, serahkan analisis dan justifikasi ke partai politik", tegas Menteri LHK.
