"Untuk Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan" (sumber gambar: Humas KLHK)
Mengiringi puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Tahun 2017 yang dilaksanakan di kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (02/08/2017), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2017 dengan tema "Untuk Hutan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Berkeadilan".
Rakernas ini dihadiri 700 orang peserta yang terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian, aktivis lingkungan hidup dan kehutanan, tokoh masyarakat, dan sektor swasta, yang juga turut menghadiri acara puncak peringatan HLH Tahun 2017. Rakernas yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 2 -- 4 Agustus ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan sensitivitas serta optimalitas kerja secara konseptual, nyata dan memberi manfaat bagi dukungan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor kehutanan dan lingkungan dalam pembangunan di masyarakat.
Agenda utama Rakernas Tahun 2017 terdiri dari 16 Sesi. Pada sesi pertama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bertindak sebagai moderator, dan diisi dengan paparan dari 4 (empat) Menteri Koordinator yakni: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan.
Dalam paparannya Wiranto menjelaskan bahwa dalam kabinet Kerja Jokowi-JK mengamanatkan untuk membangun dari pinggiran. Pemerintah bertugas menjaga dan mengamankan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk hutan.
Perubahan dinamika lingkungan terjadi sangat cepat, termasuk cara menjaga kelestarian hutan. Untuk itu Wiranto berharap kepada semua pihak agar dapat bersikap dinamis dalam menyikapi perubahan-perubahan tersebut. "Kita dibantu dengan adanya teknologi satelit dan drone untuk memantau titik panas, mari kita manfaatkan teknologi yang ada untuk melestarikan hutan", ucap Wiranto.
Sama halnya dengan Wiranto, Darmin Nasution menyatakan terdapat 3 pilar utama dalam pembangunan ekonomi berkeadilan yaitu: ketersediaan lahan, kesempatan dan kapasitas sumber daya manusia. Terkait lahan, pemerintah menyiapkan 9 juta ha lahan untuk masyarakat melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan pemberian akses pengusahaan hutan seluas 12,7 juta ha melalui program Perhutanan Sosial.
Sementara Puan Maharani lebih menyoroti permasalahan lingkungan akibat perilaku manusia, diantaranya peningkatan penggunaan plastik seperti yang terjadi di Makassar dimana 22% isi perut ikan tercemar limbah plastik. Selain itu juga disinggung soal perluasan lahan yang dapat menyebabkan terjadinya longsor di Wonosobo, dan kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi pada tahun 2015 lalu.
Menurut Luhut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah mengeluarkan Langkah Aksi Nasional Untuk Menangani Sampah Plastik di Laut, yaitu:
- Perubahan Perilaku (Behavioral Change)
- Mengurangi kebocoran sampah darat (Land-Based Leakage)
- Mengurangi kebocoran sampah laut (Sea-Based Leakage)
- Mengurangi produksi dan penggunaan plastik
- Meningkatkan pembiayaan, perbaikan kebijakan, dan penegakan hukum
"Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan harus didukung oleh program-program yang ramah terhadap lingkungan. Karena itu, Pemerintah serius mendorong program-program pembangunan yang ramah lingkungan", pungkas Luhut