[caption id="attachment_184279" align="aligncenter" width="500" caption="Ilustrasi/Admin (Shutterstock)"][/caption]
Ada artikel menarik yang ditulis Binsar Jonathan Pakpahan, dosen Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, di Jakarta Globe, 10 April 2012 (“Is the Indonesian Public’s Amnesia Merely a Matter of Verb Tense and Vagueness?”). Ia memberi penjelasan atas fenomena yang sering diperbincangkan tetapi jarang dipertimbangkan secara serius: mengapa orang Indonesia “mudah lupa”—dalam istilahnya: public’s amnesia.
Mencoba mengajak pembaca berpikir, ia menggambarkan bagaimana dari akhir Januari sampai awal Februari tahun ini, masyarakat berfokus pada penyelidikan KPK terhadap kasus Wisma Atlet, yang membawa-bawa nama Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Pada saat yang sama, masyarakat disuguhkan oleh berita horor yang dipicu oleh kecelakaan demi kecelakaan, termasuk insiden di Tugu Tani yang menewasan 9 orang pejalan kaki. Wacana tentang bahaya bertransportasi di Indonesia dibawa ke tingkat lain ketika muncul berita bahwa sejumlah pilot dan pramugari dari suatu maskapai penerbanga lokal dikabarkan menggunakan narkoba.
Belum cukup? Masih ada lagi. Pakpahan mengingatan kasus baru terkait Dhana Widyatmika, seorang karyawan pajak dengan rekening banknya yang mencurigakan, juga desas-desus tentang pesawat Sukhoi baru serta kecurigaan mengenai adanya penggelembungan dana pembelian pesawat tersebut. Lalu, masyarakat masih dihantam tentang rencana kenaikan BBM, berita demo penolakannya, serta hiruk-pikuk di Senayan yang berujung pada “gossip” bahwa salah satu partai anggota koalisi pemerintah—PKS—akan keluar dari koalisi tersebut. Banyak dari “problem” tersebut—jika memang dapat disebut problem—tidak menemukan solusi yang tuntas. Orang ditinggalkan dalam suasana “menggantung”—tidak tahu kelanjutan atau “solusi” dari problem atau kasus yang diangkat oleh berita tersebut.
Anehnya, dulu, waktu zaman Soeharto, kita juga punya banyak “kasus”—dari kasus-kasus berkelas dinosaurus sampai kasus-kasus remeh. Menurut Pakpahan, dari kasus-kasus zaman Soeharto itu pun, hanya beberapa yang “dituntaskan”—dalam arti masyarakat tahu “ending” atau “solusi”-nya. Sisanya? Menguap tanpa bekas.
Mengapa bisa demikian? Mengapa masyarakat kita seolah-oleh terjangkiti penyakit amnesia public? Pakpahan rupanya mempertimbangkan suatu penjelasan yang unik atas “fenomena” tersebut—penjelasan yang sudah dieksplorasi oleh Hendrik Maier, seorang guru besar sastra perbandingan dan direktur program Southeast Asian Text, Ritual and Performancedi University of California. Mendasarkan penjelasannya pada bahasa, Maier—sebagaimana dijelaskan Pakpahan—menyebutkan ketiadaan unsur waktu (tense) dalam kata kerja (verb) bahasa Indonesia.
Sebagai contoh, kita biasa mengatakan: “Dia pergi ke kantor.” Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kalimat tersebut dapat menjadi: “He goes to the office,” “He went to the office,” “He was going to the office” or “He will go to the office.” Pendeknya, Maier memperlihatkan bahwa kalimat dalam bahasa Indonesia tersebut dapat mengacu atau justru menimbulkan keberagaman aktivitas dan konteks sekaligus. Kata “kantor” sendiri bisa mengacu pada makna “the office” atau “an office”—atau: “office” atau “offices”, sementara kata “dia” dapat mengacu pada “he” atau “she”
Tentu dalam bahasa Indonesia—dan juga Melayu—kesulitan ini dapat dipecahkan dengan menambahkan kata “akan” (will), “belum” (not yet), atau “sudah” (already). Namun, dalam pembicaraan sehari-hari, unsur-unsur tersebut biasanya tidak muncul.
Maier—seperti kata Pakpahan—menyimpulkan bahwa dalam bahasa Melayu (termasuk Indonesia), memorisasi (penghafalan) bekerja dengan cara berbeda. Dalam bahasa-bahasa ini, misalnya ketika kita membaca suatu teks atau cerita, pembaca dipaksa untuk menciptakan makna ketimbang menemukannya. Memori (penghafalan atau pengenangan kembali) merupakan suatu proses yang jatuh-bangun atau bersifat “trial and error”, dengan hasil yang “open-ended”. Tidak heran, jika masyarakat Melayu—dan Indonesia—sering mengalami kesulitan untuk melakukan memorisasi, karena memang proses ini adalah proses yang terbuka.
Untuk sedikit menambah argumentasi Maier yang diuraikan Pakpahan, mungkin kita bisa membuat penjelasan dari sudut pandang lain. Mari kita lihat bagaimana kasus-kasus tersebut dibahas dan mengalir, terutama dalam pemberitaan dan pembicaraan sehari-hari. Salah satu kesan yang tertangkap adalah “ramai”. Kasus-kasus tersebut tampak “ramai”—entah ramai diberitakan, ramai dibicarakan, atau ramai yang lain. Kita bisa melihat bagaimana “keramaian” terbentuk. Orang-orang datang dan pergi serta berkerumun di sekitar “keramaian”. Ternyata, orang tertarik pada “keramaian” dan “kerumunan”. Ini memang bukan khas Indonesia, karena di mana-mana orang memang cenderung tertarik pada “keramaian” dan “kerumuman”. Namun, jika dilihat dari “karakter khas” orang Indonesia, tidakkah sifat ini merupakan salah satu ciri khas “jiwa sosial” masyarakat kita yang kadang-kadang dibangga-banggakan itu.
Kita sering dicap sebagai “bangsa yang berjiwa sosial tinggi”. Jika “bangsa Barat” dianggap memiliki “jiwa individualistis yang kuat”, orang Timur—termasuk Indonesia—sering dicap sebagai memiliki “jiwa sosial yang kuat”. Dalam uraian mengenai Filsafat Pancasila, melalui suatu penjelasan yang bersifat Aristotelian, manusia digambarkan sebagai makhluk yang individual sekaligus juga makhluk yang sosial. Entah mengapa, kategori yang kedua lebih melekat pada masyarakat kita.
Dalam praktiknya, jiwa sosial yang tinggi sering diidentikkan dengan kepedulian yang besar terhadap problem hidup bersama—alias problem hidup orang lain. Mentalitas dan sikap ini sangat kuat tertanam pada masyarakat di kampung-kampung. Masalah teman/keluarga sekampung adalah masalah mereka juga. Susah-senang, mereka bagi bersama. Tidak ada masalah yang terisolir dari pengetahuan dan penilaian orang lain. Dalam masyarakat agraris seperti Indonesia, sikap dan karakter ini sangat melekat kuat. Dengan kata lain, sifat atau jiwa sosial yang tinggi ini juga merupakan ciri khas masyarakat agraris dengan jiwa kekeluargaan yang tinggi.
Karakter masyarakat agraris seperti itu mengizinkan mereka untuk mencari solusi atas problem hidup yang mereka hadapi bersama-sama. Gambaran seperti ini sangat populer dan sangat karikatural. Barangkali, istilah “musyawarah” menjadi salah satu istilah asli dari masyarakat agraris Indonesia. Walaupun jika diinggriskan kata itu dapat berbunyi “deliberation”, namun istilah ini jangan dicampuradukkan dengan pengertian “demokrasi deliberatif” dari Jurgen Habermas.
“Musyawarah” dalam masyarakat agraris benar-benar bersifat fisik—tidak sekadar simbolik dan tak langsung seperti dalam konsep Habermas. Musyawarah bersifat fisik karena semua peserta—katakanlah orang-orang kampung dalam suatu desa agraris—bertatap muka untuk saling memecahkan problem hidup bersama, mencari solusi yang memuaskan suatu pihak. Dalam hal ini, problem kehidupan diupayakan untuk dicarikan solusi yang tuntas. Problem kehidupan mereka adalah suatu ancaman bagi keharmonisan kosmos kampung mereka—justru karena “mengancam” itulah musyawarah semua warga desa dibutuhkan. Ini berbeda jika problem ini hanya bersifat internal keluarga.
Di dalam musyawarah, semua orang kampung punya hak untuk berbicara dan berkomentar, mencoba melihat problem dari sudut pandangnya serta sekaligus mencarikan solusi yang menurutnya terbaik. Mereka terbuka pada sudut pandang dan usulan solusi dari orang lain, karena mereka percaya bahwa solusi bersama atas problem mereka dapat ditemukan—setelah sekian lama mereka bermusyawarah. Dengan demikian, tujuan dari musyawarah masyarakat agraris—orang-orang kampung—adalah bahwa masalah atau problem mereka dituntaskan dan harmoni kosmos kampung mereka dikembalikan. Jika dikembalikan pada fenomena “keramaian” tadi, tampak bagaimana orang-orang kampung sangat antusias dalam berkomentar dan memberikan usulan solusi—inilah yang memberi kesan “keramaian” dan “kerumunan”. Barangkali, inilah salah satu aspek penting dan kekhasan dari masyarakat agraris.
Menurut Daniel Bell (1973), masyarakat mengalami perkembangan beberapa tahap: masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi. Masyarakat agraris sudah dibahas tadi, sementara ciri-corak masyarakat yang lain sering diulas. Walaupun tidak disebut secara spesifik oleh Bell, awal-mula timbulnya masyarakat industri adalah masa-masa Pencerahan dan revolusi industri. Di Barat, hal ini ditandai dengan menyingsingnya sistem demokrasi dan kapitalisme. Sistem demokrasi dan kapitalisme membawa kompleks permasalahan tersendiri—walaupun bukannya baru muncul pada masa ini: sistem ekonomi dan politik yang kompleks. Problem masyarakat agraris bergeser ke permasalahan distribusi, produksi, dan konsumsi. Sementara itu, masyarakat informasi ditandai oleh munculnya sumber-sumber daya yang baru: informasi dan pengetahuan. Informasi dan pengetahuan kini menjadi komoditas utama dengan “mematikan” jarak yang dulu menjadi penghalang utama dalam masyarakat-masyarakat sebelumnya.
Orientasi masyarakat informasi tidak lagi pencarian solusi atas problem, tetapi bagaimana menyampaikan informasi terbaru secara cepat. Lapisan informasi demi informasi menumpuk satu sama lain. Setiap jam—bahkan menit dan detik—beragam informasi baru membanjiri masyarakat.
Bagaimana jika ketiga ciri-corak ketiganya dialami sekaligus oleh suatu masyarakat? Katakanlah, masyarakat yang mayoritas masih berbudaya agraris, dengan karakter yang masih suka berorientasi “bermusyawarah mencari solusi atas masalah-masalah kampung” sampai tuntas di larut malam tetapi dihujani isu-isu khas dalam “masyarakat industri” seperti problem ekonomi dan politik dalam suatu negara demokrasi modern (korupsi dan pemilu—misalnya), dengan metode yang sangat lazim dalam “masyarakat informasi”, yaitu cepat, serentak, global (luas), dan up-to-date.
Bukankah kita sedang berada di tahap ini?
Ini yang ingin dikatakan: dengan masih berpola pikir seperti masyarakat agraris, kita sering dihujani dengan berita-berita yang berkelas “masyarakat industri” dengan metode yang sangat lazim dalam “masyarakat informasi”. Sebagai “orang kampung” dalam kultur agraris yang siap sedia untuk menuntaskan berbagai problem hidup bersama—secara bersama-sama pula—kita berhadapan dengan problem yang nyaris tidak ada kaitannya secara langsung dengan “urusan kampung” sendiri. Problem barangkali dirasakan penting dan urgen, namun waktu untuk pencarian solusi tidak pernah cukup—karena memang tidak ada lagi unsur waktu dan jarak dalam ideologi masyarakat informasi.
Antusiasme “orang kampung” ternyata tidak sebanding dengan spirit “teknologi informasi”—yang belakangan ini lebih mementingkan kecepatan dan kebaruan. “Orang kampung” siap menghadapi sesuatu yang masif dan siap menyerap serta mengunyahnya secara tuntas agar problem mereka menemukan solusi, tetapi tuntutan ideologi “masyarakat informasi” tidak mengizinkan hal itu. Akibatnya, ketuntasan problem dan keharmonisan kosmos kampung tidak pernah mencapai tahap akhir atau kesimpulan. Tujuan orang kampung untuk menuntaskan problem hidup mereka dan mengembalikan keharmonisan hidup mereka selalu tertunda karena selalu kalah dengan tujuan ideologi “masyarakat informasi”: kecepatan dan kebaruan. Demikianlah, problem baru demi problem baru semakin menumpuk di atas kosmos orang kampung. Kosmos atau dunia orang kampung yang sempit kini dipaksa untuk menjadi besar.
Tidak heran jika orang kampung (baca: kita) tampak lebih menyukai sesuatu yang besar dan ramai tetapi “pendek”. Dari segi antusiasme, kita siap menyerap problem-problem besar, tetapi dari kemampuan kita menyerapnya, kita ternyata cuma mampu menyerap secara pendek. Ini tidak selalu merupakan kesalahan kita—sesuatu yang diinginkan secara sadar—tetapi lebih merupakan sesuatu yang sudah taken for granted. Kita seolah-olah selalu dihidangkan dengan problem-problem yang kelihatannya besar dan penting—jika dilihat dari suatu sisi, itu memang besar dan penting—namun kita selalu tidak punya waktu untuk mengunyah dan mengendapkannya. Barangkali, inilah nasib orang kampung yang terbata-bata dan kedodoran mengingat dan menuntaskan problem-problem yang datang mengancam dunianya.***
