Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 ini mengikuti petunjuk dari Permendikbud No. 51 Tahun 2018. Beragam respons disampaikan oleh orang tua calon siswa tentang pelaksanaan PPDB ini. Respons ini pun telah ditanggapi oleh Mendikbud dan jajarannya serta gubernur untuk memberikan solusi yang terbaik dalam implementasi Permendikbud ini. Namun, ada fakta lain dan implikasinya yang berakibat fatal yang mungkin belum disadari oleh beliau.
Inti dari Permendikbud ini, terutama yang tertuang di bagian keempat pasal 26, 27, 29 dan 30, Â menyatakan bahwa seleksi penerimaan di jalur zonasi adalah memprioritaskan calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Untuk PPDB SMAN, beragam kebijakan dan jalur penerimaan diterapkan oleh Pemerintah Provinsi.Â
Di Jawa Tengah, jarak ditetapkan berdasarkan jarak kelurahan terhadap sekolah dalam Juknis PPDB 2019. Sesuai Juknis Revisi tersebut, dalam proses seleksi diterapkan 4 jalur, yaitu jalur zonasi murni berdasarkan jarak 60%, jalur zonasi prestasi 20%, jalur prestasi (luar zona) 15% dan jalur perpindahan orang tua 5%.
Nyatanya, implikasi dari kebijakan seleksi zonasi berbasis jarak ini telah mengabaikan hak warga negara. Pantauan hasil seleksi PPDB online SMAN di Jawa Tengah, khususnya kota Semarang di hari ketiga (3 Juli 2019), telah menunjukkan bahwa seleksi zonasi jarak, selain menghalangi warga mendapatkan haknya, juga menyimpang dari tujuan pendidikan dan sistem zonasi itu sendiri.Â
Saya yakin Bapak Mendikbud dan Bapak Gubernur telah memahami permasalahan dan kekurangan zonasi jarak tersebut, namun kurang menyadari implikasinya yang fatal. Bahkan, implementasi PPDB zonasi jarak ini  berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.Â
Berikut 5 fakta dan pandangan saya terkait pelaksanaan seleksi PPDB SMAN zonasi jarak di SMAN Kota Semarang. Saya yakin di tempat / kota lain juga menjumpai fakta-fakta tersebut. Â Monggo kalau nanti teman-teman di kota / provinsi lain hendak menyampaikan fakta pelaksanaan seleksi PPDB SMAN (SMPN) di daerah masing-masing. Data ini saya ambil dari portal PPDB Jateng untuk SMAN Kota Semarang. Terima kasih Pemprov Jawa Tengah yang telah menyediakan informasi secara online pelaksanaan PPDB SMAN ini.
Fakta pertama. Jarak terjauh yang bisa diterima melalui jalur zonasi jarak adalah 400m - 5,1km. Silahkan telusuri PPDB Jateng Statistik. Dalam satu zona sekolah, terdapat 35-100 kelurahan dengan jarak bervariasi sampai 17,6 km. Silahkan telusuri PPDB Jateng lokasi rayon.
Dari data tersebut, hanya anak dari 5-10 kelurahan terdekat yang bisa diterima lewat jalur zonasi jarak. Â Anak-anak di kelurahan lainnya tercabut haknya untuk dapat bersekolah di zonasi terdekatnya. Permasalahannya adalah jumlah sekolah sedikit (16 SMAN) dan zonasi luas (sampai 100 kelurahan dalam satu zona sekolah).
Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan sesuai UUD pasal 31 ayat 1 telah diabaikan dengan aturan zonasi jarak ini yang menciptakan sekat kaku di sekeling sekolah yang hanya melingkupi sedikit kelurahan terdekat. Kemdikbud dan jajarannya juga abai menyiapkan ketersediaan sekolah sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 2. Dengan kondisi ini, Permendikbud No. 51 Tahun 2018 sebagai payung hukum PPDB zonasi berdasarkan jarak terdekat belum saatnya diterapkan.
Dengan jalur zonasi jarak tersebut, juga berlaku "Tidak perlu menjadi pintar untuk bisa bersaing masuk sekolah, yang penting rumahnya dekat dengan sekolah". Kemana arah pendidikan kita? Demotivasi anak untuk belajar akan terjadi secara masif.
Fakta kedua. Dalam satu zona sekolah, banyak siswa yang diterima di jalur zonasi jarak mempunyai nilai UN Â 24-26 bahkan kurang (rata-rata nilai MK 6-6,5), sedangkan banyak anak yang tidak diterima mempunyai nilai UN 32-36 (rata-rata nilai MK 8-9). Lihat sampel calon siswa yang diterima di jalur zonasi dan jumlah pendaftar.
