Pemerintah harus diberi kewenangan yang luas untuk menjamin setiap anggota masyarakat dengan cara mengawasi (jika perlu mengambil alih) proses produksi, distribusi dan menata konsumsi barang.
Analoginya sederhananya seperti ini, jika dalam kondisi darurat negara bisa mengatur batas harga ambang atas suatu barang dan membatasi jumlah maksimal barang yang bisa dijual pengusaha kepada konsumen.Â
Kenapa itu penting? Tentu saja untuk menjamin hak masyarakat untuk bertahan hidup kepada setiap anggota masyarakat. Dalam kondisi yang lebih darurat, untuk mencegah chaos misalnya, fungsi itu dilakukan sendiri oleh pemerintah dengan pengamanan dari angkatan bersenjata.
Protokol Kedaruratan menjadi perlu di Indonesia, terutama jika kita berkaca pada posisi Indonesia yang rawan bencana. Protokol ini menjamin masyarakat untuk tidak dibunuh dua kali.Â
Sudah kena bencana, dirampok lagi. Jadi, selain menangani peristiwanya (kasusnya), faktor di luar kasusnya perlu distabilkan. Jika masyarakat menjadi tidak manusiawi dalam kondisi bencana (terancam bencana) maka dia harus dimanusiakan lewat penegakan aturan.
