Mohon tunggu...
Eka Mawarni
Eka Mawarni Mohon Tunggu... Mahasiswi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Omnibus Law UU Cipta Kerja Berdasarkan Kacamata Mahasiswa

29 Oktober 2020   10:30 Diperbarui: 29 Oktober 2020   10:45 627 2 0 Mohon Tunggu...

"Omnibus Law" sejatinya telah diterapkan oleh beberapa Negara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina. Kini Indonesia juga mengikuti langkah Negara-negara tersebut untuk membuat suatu terobosan terkait pemberlakuan UU Omnibus Law yang di dalamnya mengatur berbagai peraturan perundangan-undangan. Dalam rencana yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional membuat istilah Omnibus Law kian santer dibicarakan publik.

Pembentukan Omnibus Law atau bisa juga disebut Undang-Undang Sapu Jagat ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Pakar ilmu hukum Prof Maria Farida Indrati dalam rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada November-Desember 2019 lalu menyatakan "Jika omnibus law diterapkan justru malah menimbulkan persoalan baru dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan. Saya khawatir ini malah akan terjadi ketidakpastian hukum dan menyulitkan kita semua" (Hukumonline.com 18/10).

RUU Omnibus Law kini telah disahkan menjadi UU Omnibus Law dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020. Pasal-pasal yang terkandung di dalamnya mengandung pasal kontroversial yang dirasa hanya pro investor dan berpotensi merugikan rakyat terutama pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Masyarakat jelas kecewa atas disahkannya UU Omnibus Law yang terkesan terburu-buru dan terlebih saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. Sebegitu pentingkah UU Omnibus Law dibandingkan dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia yang sedang berjuang untuk keluar dari zona pandemi? Ataukah ada sisi lain yang tidak diketahui oleh masyarakat tetapi hanya pemerintah yang mengetahuinya?

Keputusan DPR RI ini memicu aksi masa demonstrasi di berbagai daerah untuk menolak UU Omnibus Law UU Cipta Kerja karena tidak adanya transparansi pemerintah kepada publik dalam proses pembuatan Undang-Undang tersebut. Bahkan setelah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober lalu, publik masih belum mengetahui draf mana yang sebenarnya telah diketok palu oleh lembaga legislatif kita?

Dengan begitu, jelas sudah terdapat kejanggalan dalam proses pembentukan Undang-undang tersebut. Karena sejatinya partisipasi publik dalam pembentukan Undang-undang itu perlu, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimana pada pasal 96 ayat 1 berbunyi masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Walaupun Undang-Undang tersebut berjudul Omnibus Law UU Cipta Kerja tetapi dalam isinya terdapat pasal-pasal yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat terutama masyarakat kecil bahkan tidak hanya buruh yang merasa dirugikan dari adanya Undang-Undang tersebut tetapi para petani juga merasa dirugikan. Sehingga dari ketidakpuasan tersebut masyarakat melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Tuntutan dari para buruh, petani dan mahasiswa yang tergabung dalam demonstrasi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 lalu yaitu menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna membatalkan UU Cipta Kerja.

Gabungan demonstran juga menyerukan aksi menolak pembentukan bank tanah yang termasuk dalam klaster pengadaan lahan di UU Omnibus Law Cipta Kerja. Tujuan utama dari bank tanah memang untuk mempermudah pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan, ekonomi, reforma agraria, dan lainnya. Namun, Hanifah (2020) menyatakan "UU ini dipandang bertentangan dengan UUPA 1960 dan isinya berpotensi mendukung Hak Menguasai dari Negara menjadi jenis hak yang baru yaitu Hak Pengelolaan".

Keputusan ini berpotensi menghidupkan kembali sistem Domain verklaring yang sempat dihapus. Sistem Domain verklaring merupakan sistem yang menyatakan bahwa tanah yang tidak bisa dibuktikkan kepemilikannya dengan surat-surat, maka otomatis tanah tersebut akan menjadi milik negara. Dengan ini kekhawatiran terhadap program reforma agraria sendiri dirasa akan semakin sulit teratasi, karena masuknya lahan terlantar sebagai objek. Tak hanya itu, revisi UU Agraria ini berpotensi memberi imunitas pada penguasaan tanah sekala besar.

Tidak akan ada asap jika tidak ada api, mungkin peribahasa itulah yang cukup menggambarkan kondisi di Indonesia saat ini. Aksi demonstrasi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020 lalu merupakan bentuk respon masyarakat terhadap keputusan DPR RI mengesahkan UU Omnibus Law.

Kali ini memang mahasiswa tidak memiliki peran yang kuat dalam aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, tetapi sebagai agent of change atau agen perubahan tentu mahasiswa memiliki tanggung jawab yang besar dalam membela hak-hak rakyat khususnya rakyat kecil yang selalu menjadi sapi perah di negeri sendiri. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah membuka mata dan menerima aspirasi terhadap problematika yang dirasakan rakyat terlebih di masa pandemi seperti saat ini yang mana angka kenaikan kasus positif covid di Indonesia yang kian hari kian meningkat. Tidakkah sebaiknya pemerintah terfokuskan untuk dapat membuat dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia terlebih dahulu.

VIDEO PILIHAN