Walau potensi melimpah, harus diakui produksi perikanan tangkap di Indonesia belum maksimal, disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari sumber daya manusia yang berusaha di sektor perikanan.
Seperti rendahnya penguasaan teknologi penangkapan dan pembudidayaan ikan, serta kegiatan pasca panen. Termasuk juga kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan yang merusak ekosistem pesisir laut.
Faktor eksternal berasal dari luar sumber daya manusia yang berbentuk rendahnya dukungan kebijakan. Seperti penganggaran dan sistem informasi, dan meningkatnya kegiatan illegal, dan unregulated fishing.
Salah satu terobosan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini adalah kebijakan penangkapan ikan terukur. Ini merupakan upaya dari KKP untuk mewujudkan ekonomi biru di Indonesia.
Untuk mengimplementasikan penangkapan ikan terukur, sejumlah kesiapan dilakukan oleh KKP, termasuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Salah satunya adalah melalui peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai garda terdepan pendaratan ikan.
Dalam konteks ini, maka sarana dan prasarana pelabuhan perikanan haruslah lebih baik, guna mendukung kebijakan ini. Selain sarana dan prasarana pelabuhan ikan, juga kapasitas SDM dan petugas yang sangat padu sangat diperlukan.
Keberadaan pelabuhan perikanan yang didukung dengan prasarana yang memadai di wilayah Selat Makkasar, tentu penting untuk memaksimalkan produksi perikanan tangkap. Dimana nantinya menjadi komoditi ketahanan pangan yang dibutuhkan untuk IKN Nusantara.
Perpindahan IKN Nusantara guna percepatan pembangunan, menjadi momentum bagi daerah di wilayah penyangga Selat Makassar, perlu menyiapkan diri dalam mewujudkan pengelolaan perikanan dan jasa kelautan yang mandiri dan maju.
Tentu perlu sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah Selat Makasar yang meliputi Sulawesi dan Kalimantan, untuk membenahi berbagai kendala dalam pengelolaan potensi perikanan dan kelautan.
Diantaranya kendala pada peralatan bongkar muat pelabuhan yang masih terbatas. Tenaga kerja pelabuhan yang kurang memadai. Jumlah refer container serta gudang penyimpanan atau penampungan yang masih terbatas.
Semoga target menjadikan Selat Makassar sebagai wilayah transportasi logistik untuk IKN Nusantara, akan selaras dengan program ekonomi biru yang memaksimalkan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan di Selat Makassar.
Maka ke depan Selat Makassar bukan sekadar sebagai poros maritim semata, namun sebagai penyangga utama sektor maritim di Indonesia.
