Mohon tunggu...
Efrain Limbong
Efrain Limbong Mohon Tunggu... Jurnalis - Mengukir Eksistensi

Menulis Untuk Peradaban

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Konflik PT GNI, Pintu Masuk Pembenahan Hilirisasi di Daerah

31 Januari 2023   20:55 Diperbarui: 1 Februari 2023   12:44 757
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Tenaga kerja di PT GNI Morowali Utara. Doc FB Gunbusterofficial

Konflik berupa bentrokan yang terjadi di PT Gunbuster Nickell Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu, mencuatkan fakta ironis terkait problem krusial kebijakan hilirisasi yang tengah digenjot oleh Pemerintah.

Fakta tersebut menyangkut prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang belum memenuhi standar bagi pekerja lokal. Adanya pemutusan hubungan kerja yang sepihak, serta keberadaan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja belum memenuhi syarat.

Fakta lain yakni pihak PT GNI dinilai kurang kooperatif terhadap Disnakertrans dan Pemerintah Daerah. Kurangnya Perusahaan memperhatikan saran dari karyawan serta keberadaan fasilitas dan wisma yang berbeda antara pekerja asing dan lokal.

Realitas ini mengerucut menjadi kesenjangan antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing (TKA) dalam kapasitas sebagai karyawan, sehingga menimbulkan konflik dalam internal perusahaan. Jatuhnya korban jiwa tak terhindarkan akibat bentrokan sebagai akumulasi persoalan yang tidak segera diantisipasi.

Pasca bentrokan, berbagai Stakeholder berkepentingan baik di pusat dan daerah, segera bertindak mengantisipasi agar bentrok tidak berlanjut dan suasana segera kondusif.  Berbagai pertemuan dan investigasi, dilakukan untuk mencari akar masalah dan  solusi agar kasus yang sama tidak terulang lagi.

Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura sampai harus bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, untuk menyampaikan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menciptakan suasana kondusif di Kawasan industri PT GNI. Serta meminta dukungan Pemerintah Pusat terkait upaya yang dilakukan oleh Pemprov Sulteng.

Menko Polhukam mewakili Pemerintah Pusat menghimbau agar PT GNI bisa bersikap lebih terbuka, sehingga Pemerintah dapat memiliki data tentang semua tenaga kerja dan pelaksanaan pengamaman dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.

Pihak PT GNI juga sudah mengklarifikasi terkait penanganan yang dilakukan pasca konflik. Serta memberi apresiasi atas angkah investigasi yang dilakukan berbagai pihak. 

Selain itu berharap semua pihak bersama-sama menjaga keberlangsungan investasi yang memberi dampak bukan saja bagi pihak Perusahaan namun juga masyarakat dan daerah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun