Mohon tunggu...
Efrain Limbong
Efrain Limbong Mohon Tunggu... Jurnalis - Mengukir Eksistensi

Menulis Untuk Peradaban

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pemecatan Direksi Kimia Farma dan Integritas Pimpinan dalam Penanganan Pandemi Corona

17 Mei 2021   10:45 Diperbarui: 17 Mei 2021   11:12 432
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Menteri BUMN Erick Tohir. Doc Antara Foto


Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika (KMD) akhirnya dipecat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai konsekuensi adanya kasus alat tes antigen bekas di Bandara Kualanamu Medan, beberapa waktu lalu.

Sebagai warga masyarakat yang pernah menggunakan jasa pelayanan Klinik Kimia Farma untuk tes antigen, saya angkat jempol  terhadap sikap Menteri BUMN  yang akhirnya memecat seluruh Direksi KMD tersebut. Tentu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kimia Farma.

Walau terkesan terlambat dalam mengambil sikap melakukan pemecatan, namun ini sudah cukup untuk menunjukkan sikap tegas Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN, terhadap kasus yang menggemparkan publik Indonesia. Yakni pemalsuan alat bekas test antigen yang merugikan masyarakat.

Kalau ditanya apakah sudah relevan seluruh Direks KFD tersebut dipecat oleh Erick Thohir, sedangkan yang melakukan adalah karyawan di tingkatan daerah, jawabnya tentu saja relevan. Bahkan sudah tepat pemecatan tersebut dilakukan.

Karena adanya kasus tersebut tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab para petinggi perusahaan yang lalai dalam melakukan kontrol dan pengawasan ke bawah. Sementara kontrol dan pengawasan dalam sebuah perusahaan terutama perusahaan jaringan pelayanan laboratorium klinik, adalah instrumen terdepan dalam menjaga mutu pelayanan terhadap publik.

Walaupun dalam pernyataan persnya, Erick Thohir mengatakan langkah  pemecatan bukan sebagai hukuman, tapi untuk menegakkan dan memastikan, seluruh BUMN punya komitmen untuk melayani, melindungi, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, tetap publik tetap menilai langkah tersebut sebagai punhisment yang tepat, buat para direksi yang harus turut bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Saya tidak membayangkan kalau kasus menggemparkan tersebut terjadi di Negara Jepang dalam masa pandemi saat ini. Boro boro menunggu dipecat, para Direksi pasti sudah lebih dulu mengundurkan sebagai bentuk tanggung jawab moral. Yang diikuti dengan permintaan maaf secara terbuka kepada publik.

Sekali lagi walau Erick Thohir mengatakan bukan sebagai hukuman, tapi bagi publik ini adalah efek jera sekaligus warning bagi petinggi BUMN, termasuk juga Lembaga Kementerian maupun Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk tidak main main dalam penanganan pandemi corona. Serta mengedepankan pelayanan terbaik pada masyarakat.

Sebaliknya tidak mencari keuntungan dengan menjadikan rakyat sebagai objek pendapatan. Lebih lebih menjadikan rakyat sebagai sebagai objek yang rawan tertular virus corona dengan menggunakan alat bekas test antigen.  

Jika melihat dampaknya saat ini, urusan pandemi corona sepertinya masih akan terus berlanjut. Namun realitasnya sebagian masyarakat kita masih ada yang sengaja  tidak mematuhi protokol kesehatan serta himbauan pemerintah dalam menekan kasus corona.

Lihat saja dalam kasus mudik Lebaran, walau aparat keamanan sudah pontang panting menjaga perbatasan, namun masih  ada saja pemudik yang nekad menerobos. Bahkan tidak sedikit aparat yang dimaki maki pemudik karena tidak ingin diminta putar balik.

Demikian pula yang viral dibeberapa tempat wisata yang dipadati masyarakat. Aparat sampai harus mengambil sikap tegas untuk membubarkan pengunjung, karena rawan muncul kluster baru di daerah tersebut. Ini bukti terkadang himbauan dan edukasi saja tidak cukup harus ada langkah tegas demi keselamatan bersama.

Disinilah kredibilitas, integritas dan loyalitas semua stakeholder dibutuhkan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya bukan mencari keuntungan ditengah carut marut serta sikap apatis masyarakat yang meremehkan kasus corona.

Menjaga negara Indonesia yang besar ini agar tidak terjadi lonjakan kasus corona memang butuh kerja keras dari semua stakeholder. Baik jajaran pemerintah, lembaga non pemerintah, aparat keamanan, petugas kesehatan, jasa pelayanan kesehatan dan semua pihak yang berkepentingan.

Bagi mereka yang sudah diberikan tanggung jawab dan kesempatan oleh negara untuk menangani pandemi corona, namun tidak serius dan hanya ingin mencari keuntungan semata, maka sebaiknya mundur teratur. Atau jika perlu dimundurkan sebagaimana yang sudah dilakukan Menteri Erick Thohir.

 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun