Pernyataan kontroversi menerpa Pemerintah terkait pelaksanaan program vaksinasi covid-19. Pernyataan kontroversi tersebut datang dari politisi Ribka Tjiptaning, kader PDI Perjuangan yang menjadi pendukung Pemerintah.
Sebagai kader Partai, pernyataan kontroversi Ribka yang secara vulgar menyoroti pelaksanaan program dan menjadi orang pertama menolak divaksinasi, jelas sebuah ironi. Disaat Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi berupaya keras mensukseskan progam vaksinasi, justru ada internal kader partai pendukung Pemerintah yang menyatakan penolakan.
Sikap apriori Ribka terhadap program vaksinasi segera ditangkap publik sebagai pesan simbolik. Bahwa sesama kader partai, terlebih dalam kapasitas sebagai anggota DPR RI saja tidak saling mendukung. Jika sudah seperti itu, wajar jika masyarakat awam merasa bisa ikut menolak divaksinasi.
Ini yang dikuatirkan, masyarakat akan menangkap pernyataan kontroversi Ribka dengan pendekatan perasaan bukan rasionalitas. Dimana dengan pendekatan akan semakin menambah ketidakpercayaan publik terhadap program vaksinasi yang bertujuan mengatasi pandemi covid-19 di Indonesia.
Â
Hingga kini sebanyak 800 ribu orang lebih dinyatakan positif corona. Pelaksanaan program vaksinasi covid-19 Â menggunakan vaksin Sinovac yang sudah mendapat ijin penggunaan darurat oleh BP POM menjadi salah satu upaya memerangi pandemi covid-19. Maka ada dua dampak resistensi dari penolakan Ribka terhadap program vaksinasi.
Pertama, resistensi terhadap Pemerintah
Penolakan Ribka secara tidak langsung meresistensi kerja kerja Pemerintah dalam upaya meyakinkan masyarakat terhadap suksesnya program vaksinasi. Dimana yang tadinya mulai percaya ketika Presiden Jokowi bersama sejumlah pejabat negara dan tokoh masyarakat tampil digarda terdepan melakukan vaksinasi, kembali menjadi ragu karena dampak penolakan Ribka.
Sebenarnya sikap idealis Ribka yang menghendaki program vaksinasi disiapkan secara matang terlebih dulu dan bentuk keberpihakannya pada publik, masih konstruktif ketika dilakukan untuk mengkritisi kebijakan Pemerintah. Dan masih dapat diterima jika Ribka tidak memperlihatkan sikap kontroversinya dalam merespon kebijakan Pemerintah.
- Namun adanya narasi penolakan serta pernyataan lebih baik membayar sanksi yang terkesan kontra dengan Pemerintah, justru menjadi blunder. Mengingat kapasitasnya sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang seharusnya mendukung setiap kebijakan Pemerintah bukan berseberangan.
Mengapa blunder, karena narasi yang disampaikan Ribka seketika bergulir di ruang publik dan ditangkap dengan dua pendekatan. Pertama sependapat narasi yang disampaikan, karena diterima dengan pendekatan perasaan (Post trust). Dua, tidak sependapat narasi yang disampaikan, karena diterima dengan pendekatan rasionalitas (Memfilterisasi informasi).
Syukur jika dominan masyarakat merasa tidak sependapat dengan penolakan Ribka dan lebih mendukung program Pemerintah. Namun bagaimana jika dominan justru sependapat dan mendukung Ribka tentu akan lebih repot. Lebih lebih jika blunder Ribka dimanfaatkan oleh kelompok oposisi yang selama ini kontra Pemerintah untuk dijadikan gorengan politik, maka akan tambah runyam.
Untungnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memilih tidak berpolemik dengan Ribka, sebaliknya memberi penjelasan yang persuasif. Bahwa menjadi tugasnya agar bisa meyakinkan dan mengajak anggota DPR RI menjadikan vaksin sebagai kebaikan bagi masyarakat (Do good for the public). Namun menjadi keputusan dari masing-masing anggota DPR RI untuk menyikapi
