Mohon tunggu...
Efrain Limbong
Efrain Limbong Mohon Tunggu... Jurnalis - Mengukir Eksistensi

Menulis Untuk Peradaban

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Pesan Antagonistik dari Kasus Penyerangan Wiranto

10 Oktober 2019   22:13 Diperbarui: 11 Oktober 2019   10:08 281
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kasus penyerangan terhadap Menkopolhukam Wiranto membuat kita kaget dan prihatin. Ini bukti bahwa aksi teror kekerasan terhadap pejabat negara bukan isapan jempol semata tapi sebuah kenyataan.

Lalu pesan apa yang hendak disampaikan pelaku terhadap penyerangan Wiranto tersebut, lepas dari motif penyerangannya. Jawabnya adalah pesan amtagonistik. Yakni pesan berupa resistensi, degradasi dan segresasi terhadap stabilitas keamanan yang ada di masyarakat. 

Sebuah pesan bahwa keamanan negara tidak stabil dan warga mengekspresikan ketidaksukaanya dalam bentuk kekerasan. Sebuah tindakan yang kita sesalkan karena apapun namanya bentuk kekerasan tidak memyelesaikan masalah.

Pesan antagonistik berupa keresahan yang tersampaikan ke publik lewat kasus Wiranto sungguh memguatirkan. Bahwa pejabat negara saja bisa terancam, apalagi rakyat biasa. 

Dengan melukai Wiranto, target pelaku agar tindakannya heboh menjadi tercapai. Bayangkan seorang Menkopulhukam yang pernah menjabat Panglima ABRI menjadi incaran teror kekerasan dan seorang petingi negara bisa dilukai kapan saja, tentu saja sangat meresahkan.

Doc Presiden Jokowi
Doc Presiden Jokowi

Namun inilah pesan antagonistik yang secara terang terangan hendak disampaikan di ruang ruang publik. Melukai pejabat negara dihadapan banyak orang dan menjadi pemberitaan luas. 

Meresistensikan keberadaan institusi negara dengan bukti bahwa pengamanan aparat lemah. Serta mendegredasi kinerja negara dalam menciptakan susana kondusif di lingkungan masyarakat juga lemah.

Ujung ujungnya Jokowi yang disalahkan karena muaranya sudah pasti kesitu. Mendelegitimasi kekuasaan Jokowi yang tinggal menghitung hari akan dilantik untuk periode kedua. 

  • Mensegregasi Jokowi sebagai Kepala Negara yang dianggap tidak mampu menjaga stabilitas negara, adalah sebuah keniscayaan dari pesan antagonistik. Intinya bahwa Jokowi tidak layak lagi mempimpin Negara itulah pesan yang utama dan terutama.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun