Keluarga Politik Vs Dinasti Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Selain menyoroti kelemahan negara secara umum, banyak analisis di Indonesia menunjukkan tidak adanya, atau setidaknya kelemahan, lembaga-lembaga politik lain yang dapat melawan pengaruh keluarga politik. Secara khusus, kelemahan partai politik dalam merekrut kader-kader partai sebagai pemimpin dan sehingga elit yang kuat dan berpengaruh, termasuk yang berasal dari keluarga politik, telah mampu mendominasi pencalonan pemimpin (Buehler dan Johnson Tan , 2007; Mietzner, 2010, 2011). Selain itu, Hadiz (2010) dan Winters (2013) menilai munculnya dinasti politik sebagai gejala dari sistem politik yang ditandai oleh tidak adanya gerakan yang berbasis dari anggota dalam partai.

Kedua, pembentukan dinasti politik merupakan sebuah strategi politik. Tentu setiap politisi akan berusaha untuk mendorong keluarganya jika diberi kesempatan. Pendekatan ini mengarahkan kita untuk bertanya mengapa mengandalkan jaringan keluarga? Apakah membangun dinasti merupakan strategi politik yang efektif dan strategi alternatif yang tersedia untuk aktor politik lokal. Yang pertama adalah bahwa pembangunan dinasti mungkin merupakan strategi pertahanan. 

Mengingat bahwa kunci keberhasilan politik di wilayah Indonesia sering terletak pada pencapaian dan distribusi sumber daya perlindungan dengan cara-cara yang ilegal, tidak mengejutkan bahwa para pejabat politik akan mencari cara untuk membangun kekuatan yang juga melindungi diri mereka dari penyelidikan atau penuntutan hukum. Kenyataan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Buehler (2013), bahwa 'membangun dinasti sering juga merupakan strategi perlindungan dan penyebaran otoritas pengaruh dari jabatan penting dalam pemerintahan. 

Kedua, kelas penguasa mungkin dapat melanggengkan kekuasaannya atas massa yang kurang terorganisir, bahkan di dalam demokrasi (Mosca, 1896; Pareto, 1901; Mills, 1956). Secara umum, kekayaan, pendidikan, gen yang baik, dan koneksi yang dinikmati dalam keluarga elit terkemuka dapat membantu mereka mempertahankan cengkeraman mereka pada kekuasaan, bahkan ketika dihadapkan dengan persaingan pemilihan. 

Hess (1966,) mengafirmasi pandangan ini ketika ia mencatat bahwa sebagian besar dinasti terkemuka di Amerika Serikat memiliki latar belakang yang kurang lebih sama yang mungkin dianggap sebagai 'kue terbaik' dalam politik Amerika. Namun, Dal Bo dkk. (2009) menolak argumen bahwa anggota dinasti di AS hanyalah 'mentega terbaik' dari politik Amerika, dan menemukan bahwa pembentukan dinasti dapat dikaitkan secara kausal dengan lamanya waktu penguasa memegang jabatan, menunjukkan 'perlakuan kekuasaan' efek 'incumbency pada pengabadian dinasti. Memimpin lebih dari satu periode meningkatkan pengakuan nama, sumber daya keuangan, dan koneksi politik yang dapat digunakan calon penerus dinasti untuk keuntungan pemilihannya.

Sejalan dengan pandangan ini, Feinstein (2010) menemukan bahwa keuntungan sumber daya yang dimiliki oleh anggota dinasti memberi mereka keuntungan pemilihan substansial dibandingkan kandidat lainnya. Berhadapan denga kondisi ini, para pakar politik di Indonesia telah lama mempertimbangkan prinsip teori elit dalam kaitannya dengan politik demokratis; Namun, gagasan 'demokrasi dinasti' adalah sebuah kontradiksi, jadi bagaimana bisa dinasti ada dan berkembang dalam demokrasi? mengapa dinasti politik begitu mengakar dalam panggung perpolitikan Indonesia?. 

Reformasi Indonesia lahir dari revolusi melawan pemerintahan otoriter. Meskipun memberontak melawan pemerintahan dinasti otoriter dan membangun sistem demokrasi yang menyatakan bahwa semua warga negera memilik hak yang sama, kenyataannya dinasti politik tampak mengakar dalam politik Indonesia dewasa ini. Semua kenyataan ini tentu berhubungan langsung dengan kesuksesan dinasti: pengenalan nama; nilai pendidikan politik berdasarkan tumbuh dalam rumah tangga politik; dan jaringan politik teman, dukungan, dan dukungan elit politik yang mapan. Meskipun demikian, sebuah pernyataan reflektif-politis yang perlu dipikirkan bersama, "Dinasti politik mulai mengakar di negara demokrasi, menimbulkan kekhawatiran bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi kekuatan politik dapat mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis".