Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional: produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Di antara pendapatan negara seperti: bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya: belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan fiskal terdiri atas dua instrumen utama, yaitu
(1) kebijakan pajak dan
(2) pengeluaranpemerintah
Masalah paling inti pada kebanyakan ekonomi berkembang adalah tingginya pengangguran dan tigkat inflasi, dan defisit neraca berjalan atau external imbalance. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangatlah dibutuhkan, tapi kebijakan perluasan untuk meningkatkan pertumbuhan memiliki kelemahan terkait dengan ketidakseimbangan antara tingginya pertumbuhan permintaan dan kapasitas persediaan dalam ekonomi. Ini akan berdampak pada neraca eksternal yang merupakan sebuah peningkatan impor dan penurunan ekspor, sebagaimana permintaan yang berlebihan akan menghasilkan inflasi yang tinggi. Sebagaimana akibat dari situasi ini, ekonomi bisa saja kehilangan daya saingnya yang pada akhirnya memperburuk external imbalance. Walaupun hal tersebut dapatdicapai untuk meningkatkan employment level tapi hal tersebut bermasalah dalam hal memperburuk neraca berjalan dan neraca pembayaran (BOP). Pertentangan antara keseimbangan eksternal dan internal mengharuskan sebuah kebijakan fiskal yang efektif dan memiliki dampak negatif yang minim.
Dalam catatan sejarah, memang tak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dari masa ke masa memang sudah melaju pesat. Berbagai ketidakstabilan politik dan kendala keterbatasan sumber daya manusia telah menyebabkan selama waktu 20 tahun setelah kemerdekaan itu tak banyak sumberdaya yang tergarap.
 Tak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang ditorehkan oleh renzim Orde Baru. Indikator ini antara lain bisa dilihat pada kondisi utang luar negeri, inflasi, pertimbuhan ekonomi, kemiskinan, defisit, dan anggaran. kemiskinan menyisakan permasalah terbesar dalam cakupan pertumbuhan ekonomi diIndonesia.
Biro Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa terdapat sekitar 35 juta (15.47%) orangmiskin pada tahun 2008. Walaupun angka tersebut 6% lebih sedikit dibandingkan tahun 2007,angka kemiskinan pada tahun 2008 hampir sama dengan yang terjadi pada tahun 1990 dan2005. Angka kemiskinan pada tahun 2009 telah meningkat 1.32% dibandingkan tahun 2008.Kesenjangan distribusi pendapatan, kesejahteraan, dan kemiskinan menarik perhatianbanyak pihak, seperti perencanan pembangunan, peneliti sosial, politisi, dan warga negara secara meluas. Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak parallel secara otomatis dengan perluasan pekerjaan dan penurunan angka kemiskinan. Jadi, kebijakan ekonomi haruslah didesain kembali lebih kepada pro pertumbuhan, pro lowongan kerja, dan pro kemiskinan.
Pengeluaran pemerintah merupakan komponen relatif paling kecil dibanding pengeluaran yang lain, namun efek yang ditimbulkan cukup besar, baik sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Pengeluaran pemerintah bersifat otonom, karena penetuan anggaran pemerintah lebih pada : pajak yang diharapkan akan diterima, pertimbangan politik; dan permasalahan yang dihadapi(Samuelson, 2005). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1994).
Pemerintah telah mendesain beberapa kebijakan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan. Tetapi, defisit merupakan masalah yang tengah dihadapi pemerintah. Dan, defisit terus meningkat tahun demi tahunnya. Jika kondisi ini terus berlanjut,maka akan ada tekanan besar terhadap APBN, khususnya pada aspek pengeluaran.
Perubahan posisi Indonesia dari eksportir minyak menjadi importir minyak menyebabkan defisit bagi neracaperdagangan Indonesia. Subsidi yang besar terhadap penyulingan minyak menjadi bahan bakardalam kas nasional dan pada waktu yang sama peningkatan harga CPO (Crude Palm Oil)memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membebani kas negara. Untuk menurunkandefisit kas, pemerintah telah memilih untuk menerapkan kontraksi kebijakan fiskal dengancara mengurangi subsidi BBM.
