"Saya diizinkan menyampaikan, saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo setelah bertemu dengan Jokowi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2019).
Sekali lagi, jika memang Jokowi mengizinkan Prabowo untuk menyampaikan duduk di kabinet sebagai Menteri Pertahanan, hal itu bisa jadi dapat dimaknai bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu mendapat hak istimewa berbicara dibanding calon menteri lain.
Sebab, kalaupun menteri calon menteri lainnya memiliki hak yang sama untuk menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Jokowi, bisa jadi para calon menteri tidak akan bicara terlalu jauh. Ia menjaga etika. Sementara untuk pos menteri tak disebutnya.
Ditunjuk dan diangkat saja secara resmi belum, kok sudah bicara terlalu jauh. Meminjam orang bijak, jangan lancang bicara sebelum ada penetapan atau keputusan dari presiden.
Berbeda dengan Prabowo, yang memang sejak awal melalui lobi dan safari politiknya, dapat dipahami oleh anggota koalisi. Pernyataan Prabowo seusai diterima Jokowi -- juga diikuti para calon menteri lainnya -- memberi gambaran dan sekaligus penegasan bahwa jabatan Menteri Pertahanan ada pada dirinya meski belum dilantik. Seolah jabatan itu sudah "terkunci" untuk dirinya sesuai yang jadi harapannya.
Sejak Jokowi dinyatakan sebagai pemenang pada Pilpres lalu, dinyatakan tak ada lagi sebutan "kampret" dan "kecobong". Tegasnya, tak ada lagi 01 lebih hebat dari 02 atau sebaliknya. Semua itu telah dikubur meski sukar dilupakan bagi para pendukung karena siang dan malam berjuang tak kenal lelah.
Karena itu, masih terdengar sayup-sayup, orang yang berjuang "berdarah-darah", eh akhirnya pihak lawan diberi "kue" kekuasaan dan dapat duduk di kabinet. Ini di mana etikanya.
Tapi, itulah realitasnya. Maka, kini, kalaupun ada partai koalisi menentang, toh dapat dijawab bahwa menunjuk menteri adalah hak prerogatif seorang Presiden. Itu memang sudah dari sananya, hak istimewa yang tertulis dalam konstitusi. Jadi, kalau masih ada yang tak puas ya cukup ngedumel saja di belakang layar.
Sementara itu PKS, yang tegas-tegas sejak awal mengambil posisi sebagai oposisi di parlemen, sudah melontarkan kritiknya kepada Prabowo melalui Wakil Ketua Majelis Syuro, Hidayat Nur Wahid. Disebutnya, Prabowo Subianto harus mengukur marwahnya jika benar menjadi menteri di kabinet Jokowi.
"Yang mengukur beliau ya. Beliau-lah yang pertama kali harus mengukur, apakah itu akan menurunkan marwah beliau, kemarin jadi kompetitor, sekarang jadi pembantu presiden," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019, kepada Tempo.
Lepas dari sikap pro dan kontra Prabowo duduk di kabinet Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, kita hanya berharap duduknya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI dapat menyejahterakan prajurit TNI sekaligus dapat memberikan rasa aman bagi rakyat Indonesia.
Selamat bekerja, jenderal.
