Menggelar referendum bagi eks napi koruptor untuk ikut serta atau dilarang sebagai bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) rasanya mustahil bin mustahal dapat dilakukan, namun patut dipertimbangkan mengingat persoalannya demikian menyelimet.
Referendum dalam terminologi politik dimaknai sebagai suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara keseluruhan, misalnya seperti adopsi atau amendemen konstitusi atau undang-undang baru, atau perubahan wilayah suatu negara.
Nah, bagaimana jika referendum itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan nyelimet. Disebut nyelimet karena ke depan potensi pelaksanaan proses Bacaleg semakin tidak menentu. Bertele-tele. Telah dibumbui suara minor berseliweran, dan pemerintah dituduh tidak tegas dan jauh dari semangat pelaksanaan pemilu yang bersih. Jika boleh meminjam istilah mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, sekarang prosesnya telah menjadi kacau.
Meski begitu, ini yang kita syukuri, publik terus mengawal. Debat publik di layar kaca pun tak kalah seru. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disebut-sebut ikut campur dalam menafsirkan larangan eks napi koruptor menjadi caleg. Padahal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, menyebut mantan napi korupsi dilarang menjadi caleg.
Bawaslu tak mengindahkannya. Bawaslu berlindung dengan memakai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tak melarang eks napi koruptor ikut dalam pemilu legislatif.
Wuih, seru jadinya komentar-komentar di negeri ini. Menurut penulis, di situ akar masalahnya. Hingga kini belum juga ada titik temu. Dan, di seberang sana, para koruptor diam-diam mengintip. Mencari siasat dan peluang.Â
Beginilah jika hukum dan politik tengah diangkat sebagai tontonan. Instrumennya pun mulai dimainkan di belakang layar. Bolehlah menduga, kala hal ini berjalan, pengusaha hitam tengah berhitung.
**
Dulu, ketika ramai-ramainya terpidana koruptor diberi remisi, pemerintah juga mendapat kritik keras karena koruptor dinilai senyatanya telah melukai rasa keadilan masyarakat. Betul remisi telah menjadi hak setiap narapidana, termasuk narapidana korupsi. Namun, seyogyanya pemberiannya tidak diobral.
Para penggiat anti-korupsi minta agar pemberian remisi kepada eks napi koruptor dapat diberikan secara selektif dengan standar akuntabilitas tinggi. Direktur Setara Institute Hendardi menyebut hak warga telah dirampas koruptor. Jadi, wajar jika hak koruptor dicabut karena daya rusak korupsi sangat tinggi.
Sungguh, korupsi adalah kejahatan berat seperti terorisme karena merampas hak-hak ekonomi dan hak kemanusiaan jutaan manusia yang terdampak kejahatan itu.
