Kok Kerja Humas Kementerian Masih Bikin Kliping?

Pernyataan itu datang dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (15/5/2018). Sebelumnya ia menyebut Presiden Joko Widodo mengangkat empat orang sebagai staf khusus presiden.

Empat staf khusus presiden tersebut adalah: 

1. Ahmad Erani Yustika Ahmad merupakan mantan direktur jenderal di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pramono menyebut, tugasnya sebagai staf khusus presiden adalah untuk membantu Presiden Jokowi merancang kebijakan-kebijakan pada sektor ekonomi. "Beliau adalah profesor ekonomi dengan latar belakang yang cukup baik.

2. Siti Ruhaini Dzuhayatin Siti merupakan tokoh Islam sekaligus aktivis hak asasi manusia yang sudah malang melintang di dalam maupun luar negeri.

Ia pernah bertugas sebagai Ketua HAM OKI dan Koordinator Gugus Tugas Hak Wanita dan Anak Komisi HAM OKI. Tugasnya dalam jabatan staf khusus presiden ini adalah membantu Presiden Jokowi merespons isu keagamaan tingkat internasional.  

3. Abdul Ghofarrozin Abdul merupakan putra dari ulama kharismatik KH Muhammad Achmad Sahal. Dia bertugas mendampingi Presiden Jokowi dalam acara keagamaan dalam negeri. Salah satu contohnya adalah saat Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren.

"Presiden butuh orang dengan latar belakang yang memahami itu," ujar Pramono.

4. Adita Irawati Adita merupakan mantan Vice President Corporate Communications PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Dalam jabatan barunya ini, tugasnya adalah melaksanakan pembenahan pola komunikasi pada kementerian dan lembaga.

Nah, Adita Irawati Adita itulah yang diharapkan Pramono dapat membenahi kehumasan pada kementerian dan lembaga. Humas di kementerian yang kerjanya masih 'jadul' memang perlu direvitalisasi sesuai dengan perkembangan zaman.  Tentu saja, jika tidak dilakukan, akan terus menerus humas kementerian itu akan berjalan terseok-seok.

Padahal, aparatur negeri sipil sekarang ini dituntut untuk bekerja dengan nilai budaya integritas, profesionalitas, inovatif, bertanggung jawab dengan keteladanan. Hal itu erat kaitannya dengan tuntutan layanan publik yang transparan, seperti pemberian izin dan pelayanan dokumen bagi setiap warga.

"Hari gini, kalau Humas cuma bikin kliping Koran, itu sudah jadul bro!" gitu kata anak zaman 'now'.