Marx muda waktu itu aktif di perkumpulan Pemuda Hegelian, sebuah kelompok ekstrim kiri anti agama yang beranggotakan para dosen muda dan pemuda ekstrim kiri. Istilah revolusi mental khusus dibuat untuk program cuci otak dalam pengembangan faham Sosialis-Komunis di kawasan Eropa. Mereka yakin agama yang dogmatis adalah penghambat pengembangan faham komunis .
Pendiri Partai Komunis China, Chen Duxiu bersama temannya Li Dazhao juga tercatat gencar memopulerkana istilah revolusi mental. Keduanya menyusun doktrin revolusi mental untuk mencuci otak para buruh dan petani dalam menentang kekaisaran China. Sekadar tahu saja, para petinggi Partai Pekerja Kurdi/Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) pun menggunakan istilah ini.
Di Indonesia, adalah tokoh sentral Partai Komunis Indonesia (PKI) Â DN Aidit yang menggunakannya. Awalnya, dia bernama Ahmad Aidit, anak dari Abdullah Aidit. Lalu dia mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit alias DN Aidit. Alasan dihilangkannya Ahmad dari nama depannya, dan menggantinya dengan Dipa Nusantara (DN), ya revolusi mental itu tadi, yaitu menghapus (nama) berbau agama.
Lalu, pada debat Capres 2014, Jokowi juga memperkenalkan revolusi mental sebagai jagoan dari programnya bila terpilih menjadi Presiden. Apakah Jokowi terinspirasi pemikiran Sosialis-Komunis soal 'revolusi mental' itu? Hanya yang bersangkutan dan Allah yang tahu. Lagi pula, mencoba sok tahu kaitan revolusi mental-nya Jokowi dan sosialis-komunis di zaman now, sungguh-sungguh cari penyakit. Salah-salah bisa dicokok aparat dengan dalih melanggar UU ITE dan melakukan ujaran kebencian. Hiyyy... ngeri!
Tapi, sulit dibantah ada pesan yang sama antara revolusi mental versi Marx serta gerombolan pengikutnya hingga Aidit, dan versi Jokowi. Mereka sama-sama berupaya memisahkan agama dan politik.
Pada versi yang Marx cs, agama adalah candu yang harus disingkirkan dari masyarakat. "Revolusi mental tak akan berhasil kalau masyarakat tidak dijauhkan dengan agama," ujar Aidit. Sementara Jokowi menyatakan, "Jangan sampai dicampuradukkan antara politik dan agama. Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik." Pernyataan itu disampaikannya saat Cak Jancuk berada di Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara, Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3/2017).
Adakah benang merah antara revolusi mental ala Marx-Aidit dan eks tukang mebel itu? Wallahu a'lam. Satu hal yang pasti, Cak Jancuk amat serius dengan program dan gagasannya ini. Buktinya, tiap tahun pemerintahannya mengalokasikan anggaran yang lumayan gede untuk ini. Pada APBN-Perubahan 2015 saja, Rp149 miliar.
Alokasi terbesar anggaran digunakan untuk belanja iklan, terutama di televisi. Berdasarkan data Adstensity, untuk satu bulan November 2015, kementerian menggelontorkan Rp87,3 miliar untuk iklan di televisi. Metro TV jadi penerima order iklan terbesar, Rp14,9 miliar.
Sebulan kemudian, Kementerian PMK kembali menggerojok duit iklan Rp92 miliar. Lagi=lagi Metro TV dapat jatah terbesar, Rp13,7 miliar. Kok bisa? Apakah karena Metro TV milik Surya Paloh, pendiri NasDem yang jadi mitra partai koalisi pemerintahan Cak Jancuk?
Juara korupsi
Bicara revolusi mental bak bicara soal bayang-bayang yang tidak jelas wujudnya. Absurditas tadi kian kentara saat kita dihadapkan pada kenyataan, banyaknya pejabat publik yang tersandung kasus korupsi. Mereka tersebar di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Komplet.
Khusus di kalangan eksekutif, sudah terlampau banyak mereka yang terciduk. Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sampai berujar, jika mau institusinya bisa setiap hari melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dan, uniknya, juara korupsi di kalangan kepala daerah dimenangi kader dari PDIP. Kita tahu persis, partai berlogo banteng moncong putih ini adalah pengusung utama Jokowi sebagai Presiden.
