Kepentingan merah putih
Pada titik ini, sejatinya, harga batu bara yang wajar (murah) bukan semata-mata bagi kepentingan PLN. Ada kepentingan merah putih di batu bara. Pemerintah pun seharusnya sangat berkepentingan, karena tugas utamanya adalah menyejahterakan rakyat. Bagaimana mungkin rakyat bisa sejahtera kalau isi koceknya tergerus hanya untuk membayar listrik?
Beberapa fakta berikut ini semestinya dengan gamblang dapat menggambarkan betapa gawatnya harga batubara yang terlalu melangit. Bukan hanya buat PLN, tapi juga bagi seluruh komponen negeri.
Pada 2016, harga batu bara yang dibeli PLN Rp630.000/ton. Harganya naik menjadi Rp853.000/ton pada tahun berikutnya. Inilah yang menyebabkan naiknya biaya penyediaan tenaga listrik PLN sekitar Rp16,18 triliun pada 2017.
Tentu saja, PLN tidak mungkin terus-menerus menanggung sendiri beban yang amat berat ini. Akibatnya, cepat atau lambat akan berimbas pada 67 juta pelanggan, termasuk industri, bisnis, dan 63 juta pelanggan rumah tangga.
Di sisi lain, dengan gagah perkasa pemerintah sudah menegaskan tahun ini tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL), minimal sampai Maret 2018. Soal bagaimana dampaknya pernyataan yang terdengar amat mulia itu terhadap PLN, itu perkara lain lagi.
Celakanya lagi, tren menjulangnya harga batubara sepertinya masih akan terus berlanjut pad 2018 ini. Sepanjang Januari saja, harganya sudah bertengger di US$95,54/ton untuk yang berkalori 6.322. Jika kondisi ini dibiarkan, konsekwensinya biaya penyediaan tenaga listrik bakal naik sekitar Rp23,8 triliun.
Pertanyaan besarnya, mampukah PLN menanggungnya sendiri? Sekadar mengingatkan saja, sampai September tahun kemarin, laba PLN terjun bebas dari Rp10,98 triliun ke Rp3,06 triliun. Haruskah tahun ini neracanya merah dan berkobar-kobar karena terbakar harga batubara?
Padahal, pada saat yang sama PLN masih menyandang tugas untuk merealisasikan investasi program 35.000 MW. Kewajiban itu tidak termasuk pembangunan transmisi sepanjang 46.000 kms dan Gardu Induk 108.000 MVA. Belum lagi adanya tugas sosial berupa listrik desa untuk daerah terluar, terpencil, dan tertinggal sekitar 5.000 desa. Anak SMA saja pasti tahu, bahwa semua itu membutuhkan dana amat besar. Kalau PLN tidak bisa mencetak untung, bagimana bisa melaksanakan semua tugas tersebut?
Sofyan sejak beberapa waktu lalu sudah mengajukan usul soal DMO khusus batu bara untuk PLTU. Yaitu, agar harga DMO batu bara menggunakan skema biaya produksi ditambah keuntungan alias cost plus margin sekitar 15%-25%. Dalam bisnis, apalagi skala besar, keuntungan 15%-25% jelas sangat menggiurkan.
Kuncinya keberpihakan
September silam, saat menyikapi terjunnya laba PLN, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan meneliti penyebabnya. Jika sebagian hal itu karena kebijakan pemerintah, maka akan dicarikan solusinya dari kebijakan pemerintah juga. Tapi kalau urusannya soal efisiensi dan kemampuan manajemen menutup kebocoran penerimaan, diharapkan mereka lakukan perbaikan-perbaikan.
