Kuliah adalah impian hampir semua remaja sekolah, namun biaya yang seringkali menjadi kendala. Beberapa anak berprestasi kadang kemudian menempuh jalur orang kebanyakan : bekerja sebagai buruh pabrik karena orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan di perguruan tinggi.
Diantara alternatif melanjutkan sekolah setamat SMA adalah dengan sekolah/kuliah di perguruan tinggi kedinasan (PTK) yaitu perguruan tinggi pemerintah yang dikelola/dimiliki selain oleh Kementerian Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama. Hampir setiap kementerian memiliki perguruan tinggi kedinasan dengan program pendidikan yang sangat spesifik karena tujuan awal pembentukan PTK adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di kementerian yang bersangkutan dari jalur lulusan SMA sehingga dahulu kebanyakan lulusan PTK langsung diangkat sebagai PNS, bahkan saat masih sekolah sudah menjadi CPNS. Saat ini hanya sebagian kecil PTK yang masih mengangkat lulusannya menjadi PNS. Ada juga PTK yang khusus hanya mendidik pegawai yang sudah berstatus PNS.
Keunggulan PTK yang menonjol adalah program pendidikan yang sangat spesifik dan biaya pendidikan yang relatif murah bahkan ada yang gratis, misalnya Sekoah Tinggi Akuntansi Negara (STAN, Kemenkeu) dan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS, Badan Pusat Statistik) yang bahkan lulusannya juga diangkat menjadi PNS. Mahasiswa PTK lain yang berbayar ada juga yang telah dipesan perusahaan saat masih pendidikan dan dibiayai kuliahnya seperti di PTK Kemenhub.
Informasi sebagai kendala.
Jumlah PTK yang sangat banyak dan kapasitas kursi yang mencapai ribuan setiap tahunnya tentu sebenarnya menjadi alternatif yang sangat baik bagi siswa-siswa yang berprestasi namun memiliki kapasitas ekonomi yang kurang. Sayangnya informasi pendaftaran mahasiswa baru seringkali tidak sampai ke sekolah-sekolah terutama di daerah. Informasi yang sampai biasanya hanya dari PTK yang termasuk favorit misalnya STAN dan STIS di atas. Informasi pendaftaran di PTK lain biasanya cenderung hanya tersebar di lingkungan intern kementerian yang bersangkutan, misalnya informasi pendaftaran Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AIP) dan Akademi Imigrasi (AIM) beredar di lingkungan Kemenkumham atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang seringkali hanya diketahui pegawai di lingkungan Pemda. Tersebarnya informasi yang terbatas ini berakibat calon mahasiswa yang masuk ke PTK tersebut adalah kebanyakan dari keluarga pegawai kementerian yang bersangkutan sehingga kadang timbul prasangka adanya kolusi dalam penerimaan mahasiswa, dan sebagainya. Kemudahan penyebaran informasi dengan internet dan ponsel saat ini diharapkan juga bisa menyebarkan informasi pendaftaran PTK ke penjuru Indonesia. Dengan internet, informasi pendaftaran juga dapat dicari melalui situs pencari seperti Google atau Yahoo!.
Kendala lain dalam mendaftar di PTK adalah lokasi pendaftaran yang kebanyakan hanya ada di kampus PTK tersebut (yang kebanyakan di Jawa). Seleksi yang bertahap menjadikan peserta membutuhkan biaya yang banyak serta waktu untuk mengikuti tahapan-tahapannya. Namun ada juga PTK yang dalam penyisihan calon mahasiswa hanya 1 tahap tes tertulis, diselenggarakan di banyak kota dan pemeringkatan hasil secara nasional (tanpa kuota daerah) sehingga calon mahasiswa yang diterima adalah peringkat terbaik secara nasional juga. Dengan demikian, peserta mendapat kemudahan dalam mengikuti tahapan pendaftaran dan bersaing dengan peserta se-Indonesia.
Selain PTK yang nampak eksklusif karena hanya menerima mahasiswa dengan jumlah yang sedikit, ada juga PTK yang jumlahnya tersebar di banyak provinsi, misalnya Politeknik Kesehatan (Kemenkes). Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU) di TNI dan Akademi Kepolisian (Akpol di Polri juga termasuk Perguruan Tinggi Kedinasan.
Selain perguruan tinggi milik kementerian/lembaga, ada juga perguruan tinggi milik perusahaan (swasta/BUMN) yang dianggap sebagai PTK, misalnya Politeknik Gajah Tunggal milik sebuah perusahaan ban, Politeknik Pos milik PT Pos dan Institut Teknologi Telkom (dulu STT) milik PT. Telkom. Walaupun berbiaya, perguruan tinggi kedinasan swasta inipun banyak peminatnya.
Selengkapnya :
Ini Sekolah-sekolah Kedinasan yang Buka Pendaftaran
Daftar perguruan tinggi kedinasan di Indonesia
