Penulis ingin memperkirakan dan mengenalkan istilah Yudhoyono-nomics. Setelah kita mengenal Widjojonomics dan Habibienomics, di era Presiden SBY ini mestinya ada praktek ekonomi tertentu yang diterapkan oleh pemegang otoritas ekonomi. Dalam era SBY sekarang pemegang otoritas itu adalah Presiden SBY sendiri.
Yudhoyono-nomics yang diperkirakan Penulis adalah praktek ekonomi dengan mengutamakan pengendalian inflasi tetap rendah dengan ongkos subsidi. Kita lihat sekarang harga minyak di atas US$ 100 per barrel. Belajar dari pengalaman tahun 2008 pada saat harga BBM dinaikkan, ternyata menimbulkan mild crisis. Banyak pelaku usaha yang KO sehingga kegiatan dan pertumbuhan ekonomi menurun tajam.
Pada saat harga minyak melonjak lagi saat ini, pemerintah tidak mau menaikkan harga BBM subsidi seperti premium meskipun hanya menaikkan Rp 500 per liter menjadi Rp. 5.000 per liter. Dengan tidak naiknya harga BBM, inflasi tetap bisa rendah, menyusul harga pangan yang tinggi 2 bulan yang lalu. Saat ini harga pangan berhasil diturunkan dan pemerintah belum mau ada pemacu inflasi lagi. Akibatnya bulan-bulan ini terjadi deflasi.
Untuk rakyat, inflasi rendah memang menguntungkan karena daya beli tetap terjaga dan ternyata dengan inflasi rendah, kegiatan usaha berhasil bertahan dan peningkatan PDB terjaga.
Dengan tidak naiknya harga BBM, otomatis subsidi menjadi sangat besar. Ekonom liberal pasti tidak setuju dengan subsidi yang besar namun ternyata praktek ini tidak merugikan siapapun, bahkan menguntungkan buat rakyat. Besarnya subsidi ini tertolong oleh penguatan Rupiah sehingga Yudhoyono-nomics bisa berjalan dengan baik.
Besarnya subsisi BBM harus tetap disertai dengan catatan bahwa penyelundupan ekspor BBM subsidi harus bisa diberantas. Kalau tidak, para penyelundup itulah yang menikmati subsidi yang berasal dari anggaran negara.
Ini salah satu aspek Yudhoyono-nomics yang dipelajari oleh Penulis. Praktek ekonomi ini sendiri sedang berkembang dengan situasi saat ini, mengingat kondisi harga BBM tinggi memang baru terjadi tahun 2008 dan tahun ini.
Penulis memakai istilah Yudhoyono-nomics, karena para menteri ekonomi nampaknya mendapatkan arahan dari presiden dalam strategi ekonomi menghadapi inflasi, harga pangan dan harga BBM yang tinggi. Jadi Penulis tidak memakai istilah Hatta-nomics, misalnya.