Gelombang krisis 1998 adalah ujian bagi masyarakat Indonesia. Termasuk ujian bagi kepala negara untuk memperbaiki keadaan. Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6. Mengambil langkah yang terkenal dengan strategi empat jalur. Semua tergambar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disahkan bersama DPR RI dan MPR RI.
Langkah ini tergambar dalam indikator-indikator makro dan mikro ekonomi. Disisi makro bagaimana mengatur nilai tukar rupiah terhadap dollar, lewat kebijakan moneter. Pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagian dari perbaikan dari sisi moneter dan menyehatkan keuangan perbankan.
Disisi neraca perdagangan positif. Langkah yang dilakukan adalah menjadikan ekspor lebih besar dari impor, atau mengurangi impor bahan jadi, hanya mengimpor bahan baku bagi industri. Regulasi ini berupa kebijakan tentang pembangunan smelter pengolahan tambang bagi dunia industri.
Sisi lain untuk memperbaiki dan menyehatkan APBN adalah percepatan penulasan hutang terhadap IMF. Dan hutang-hutang lainnya. Dimana pembayaran hutang dan bunga akan menggerus keuangan negara dari penerimaan pajak dan hasil dari kontrak kerja.
Kemudian sisi lain mendorong Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai bagian dari penguatan ekonomi syariah dalam strutur APBN. SBSN atau sukuk adalah bagian komitmen pemerintahan SBY menjadikan ekonomi syariah bagian dari kebijakan ekonomi berpihak kepada Islam.
Sedangkan dari sisi mikro, indikator adalah pengendalian inflasi. Inflasi disuatu sisi mengurangi daya jual beli masyarakat. Disisi lain memberikan keuntungan bagi pedagang. Hal ini tidak berlangsung lama. Bentuk pengendalian inflasi adalah penetapan subsidi bungan bagi program Kredit Usaha Rakyat dan PNPM Mandiri berbasis kecamatan.
Bantuan tunai langsung dan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti memberikan umpan, kail sekaligus memperbaiki kolamnya. Perbaikan kolam ini berupa regulasi pemerintah yang dieksekusi oleh kementrian sosial. Program ini mengurangi dampak pada kerawanan sosial.
Beberapa Ahli analisis kebijakan dan statistik sosial memberikan apresiasi tengan program PKH. Sejak diluncurkan tahun 2007 PKH mengalami banyak perkembangan positif baik dalam reformasi kebijakan sistem maupun ekspansi program.
Pada awal diluncurkan tahun 2007, PKH menyasar 392 KPM dengan anggaran 843 Milyar. Cakupan penerima dan anggaran yang digulirkan untuk PKH mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2018 menyasar 10 Juta KPM dengan anggaran bansosnya 17,4 Trilyun rupiah.
Kemudian, tingkat pendidikan meningkat, berupa program wajib belajar 9 tahun. Kebijakan di ditopang dengan pengalokasian 20% dari APBN. Salah satu programnya adalah bidik misi bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan memiliki anak yang cerdas untuk menlanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
