Saat ini persoalan Jiwasraya hampir tenggelam dalam sosotan publik. Kasus mega skandal korupsi keuangan asuransi BUMN milik pemerintah yang menjadi perhatian publik akhir 2019 belum sepenuhnya selesai.Â
Saat ini proses penyelidikan masih dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi. Beberapa pihak masih menjadi incaran oleh Kejaksaan Tinggi untuk ditetapkan sebagai tesangka yang mendapatkan aliran dana korupsi Jiwasraya.
Hari ini, kabar baik datang dari DPR RI, yakni dari anggota Fraksi Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan. Melalui akun twitternya Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat menyatakan tetap mengawal proses hukum Jiwasraya diantara kasus hukum yang menyita perhatian publik.
"Jiwasraya akan saya kejar lagi hari ini. Tentu masih banyak lagi kasus yg menyita perhatian publik lainnya, termasuk penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. (Raker Komisi 3 DPR RI bersama Kejaksaan RI)," twit Hinca.
Jika ditelusur ke belakang, perjuangan dari pemegang polis asuransi Jiwasraya untuk mendapatkan kembali hak dari polis saving plan tidak sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah. Baru setelah selesai Pilpres 2019 menjadi perhatian publik dan mendapat respon dari Kementerian BUMN.
Harapan membongkar mega korupsi Jiwasraya sebesar Rp 16, 81 triliun merekah ketika fraksi Demokrat dan PKS memperjuangkan Pansus Jiwasraya sebagai hak angket. Dukungan dari pemegang polis yang sebagian adalah warga negara asing, akademisi dan praktisi terus disuarakan.
Jiwasraya sebagai kejahatan kerah putih sepuhnya butuh dukungan kuat secara politik dan keberpihakan penuh dari wakil rakyat. Hal tersebut menyangkut tentang korupsi keuangan negara di BUMN, kinerja pengawasan keuangan dari OJK, dan menjadi citra buruk negara Indonesia di dunia keuangan Internasional.
Perjuangan pembentukan Pansus secara politik dikandaskan oleh gabungan fraksi koalisi pemerintah dan pimpinan DPR RI yang bersikukuh membentuk Panja berdasarkan komisi-komisi terkait.
Saat ini seingat penulis, yang konsisten mengawal kasus Jiwasraya tetap berasal dari anggota Fraksi Partai Demokrat. Kerja-kerja yang membutuhkan komitmen penuh memperjuangkan aspirasi rakyat, mengawal penegakan hukum dan mencegah penyimpangan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kalau fraksi yang lain, sedang begaduh soal menukar RUU HIP menjadi RUU PIP dan abai soal kasus Jiwasraya yang merugikan nasabah, BUMN dan buruknya kinerja pemerintahan.
Terima kasih Demokrat yang telah menunjukkan persisi konsistensi mengawal terbongkarnya mega skandal korupsi Jiwasraya.
