Menilik Idealnya Posisi Wakil Menteri

Sebagai contoh, keahlian seorang menteri paling tidak berbeda dengan keahlian seorang wakil menteri. Hal ini guna untuk mencari solusi si yang tepat dalam menyelesaikan persoalan di suatu Kementerian. Sebab, kompleksitas permasalahan di suatu Kementerian tidak bisa hanya diselesaikan oleh salah satu kompetensi keilmuan saja.

Wakil menteri harus mengerti posisi dalam jabatannya. Bekerja tanpa melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Ini tidak berarti mereduksi seluruh kemampuan yang dimiliki oleh seorang wakil menteri. Hal ini dilakukan agar dalam mengambil kebijakan terarah.

Posisi wakil menteri sangat strategis dalam mengambil kebijakan yang krusial. Menteri dan wakil menteri bisa berkomunikasi dan berdiskusi berdasarkan kompetensi yang dimiliki masing-masing agar memperoleh solusi yang komprehensif. 

Namun perlu diingat bahwa dalam jabatannya keputusan berada di tangan menteri. Jika ini dilaksanakan secara baik dan benar, maka tidak akan ada masalah yang berarti.

Mengendalikan dominasi figur partai dan komunikasi politik Presiden Joko Widodo

Posisi wakil menteri yang diisi oleh kalangan profesional sekiranya dapat mengendalikan dominasi figur partai. Ini tidak berarti Presiden Joko Widodo tidak percaya politisi yang mengisi jabatan kementerian. Selain kompleksitas masalah yang di suatu kementerian, kepentingan partai politik di suatu kementerian seringkali menjadi masalah.

Presiden membutuhkan wakil menteri untuk memastikan seluruh program kerja berjalan tanpa ada hambatan. Bukan rahasia umum bahwa kementerian merupakan lahan korupsi yang menjanjikan. Sejauh ini yang lebih berpotensi menjadi koruptor di satu kementerian adalah menteri yang berlatar belakang seorang politikus.

Tidak semua, namun jika dikuantitatifkan jumlah menteri yang paling banyak tersandung korupsi di era Presiden Joko Widodo adalah mereka yang berasal dari partai politik. Bahkan, semua menteri yang tersandung kasus korupsi di era kepresidenan Joko Widodo berasal dari tokoh partai. Tidak bermaksud mendiskreditkan tokoh dari kalangan partai politik. Kepentingan figur partai sangat tergantung pada apa yang diperintahkan partai kepadanya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo membutuhkan informasi lain selain dari seorang menteri. Pendapat kedua (second opinion) begitulah kira-kira yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, dalam politik tidak selamanya ideal seperti yang dipikirkan publik. Dinamika di dalam Kementerian penuh intrik dan taktik.

Bagi penulis, keberadaan wakil menteri bukanlah suatu yang haram. Selama memiliki peran yang berarti dalam menjalankan posisi wakil menteri bisa diterima dengan akal sehat. 

Selain itu, selama Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan yang sekiranya dapat membantu menjalankan visi-misinya, selama itu tidak ada masalah. Sekian!