Integrasi Sistem Pembayaran: Kontribusi BI Mencapai Poin ke-8 dari SDGs 2030

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 lalu mengadopsi agenda SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berusaha untuk mendorong seluruh negara dan masyarakat internasional untuk bersama-sama melakukan aksi dalam mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan mengusahakan semua orang untuk dapat merasakan kemakmuran sebelum 2030. Agenda ini memiliki 17 tujuan yang terintegrasi dan komprehensif untuk mencapai dunia yang lebih baik. 

Salah satu tujuan dalam SDGs adalah "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi" yang tercantum pada poin ke-8. Indikator-indikator yang tercantum di poin ini juga secara jelas mendorong untuk mempromosikan kebijakan yang dapat mempermudah akses masyarakat ke perbankan, asuransi, dan jasa keuangan. 

Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diambil juga didorong supaya dapat memberdayakan masyarakat melalui dukungan terhadap usaha mikro maupun makro supaya terjadi pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Implementasi SDGs ini pun juga didorong oleh ASEAN kepada negara-negara anggotanya melalui banyak hal, seperti diadakannya ASEAN Working Group on Sustainable Development Goals Indicators (WGSDGI) yang secara berkelanjutan mengadakan pertemuan untuk membahas terkait hal ini maupun peluncuran laporan perdana milik ASEAN terkait SDGs yang berjudul ASEAN Sustainable Development Goals Indicators Baseline Report 2020 sebagai langkah organisasi ini untuk mengevaluasi, memonitori, dan mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 di negara-negara anggotanya. 

Keketuaan Indonesia di ASEAN yang dimulai pada tahun 2023 tentunya juga tidak melepas kiprahnya untuk mengimplementasaikan SDGs utamanya poin ke-8. Langkah Bank Indonesia yang berusaha untuk  mengintegrasikan sistem pembayaran di negara-negara ASEAN melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dapat dilihat sebagai kontribusi bank sentral ini kepada SDGs ke-8. Manfaat QRIS yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan dan memperluas akses masyarakat terhadap perbankan, juga memperkuat sektor UMKM karena kemudahan dan keamanan yang ditawarkan tentunya menjadi pencapaian tersendiri yang patut untuk diapresiasi. Berdasarkan perkataan oleh salah satu pelaku UMKM di Kota Salatiga yang namanya tidak ingin disebutkan, ia merasa bahwa penggunaan QRIS sangat membantu usahanya karena usahanya berada di sekitar salah satu kampus swasta di Kota Salatiga.

"Lebih gampang mas, kadang kalo mereka uangnya besar kembaliannya susah apalagi di pagi hari waktu pemasukan masih sedikit. Jadi mereka (pembeli) lebih sering pake QRIS," ungkapnya.

Kemudahan yang ditawarkan oleh QRIS ini secara langsung terbukti dapat meningkatkan proses jual-beli yang terjadi karena tidak perlu memikirkan uang kembalian, dapat dilangsungkan secara cepat, dan tentunya secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan UMKM. Apabila hal ini dapat diimplementasikan di negara-negara anggota ASEAN secara komprehensif, maka peran Indonesia sebagai ketua ASEAN akan sangat signifikan dalam memperluas akses masyarakat di kawasan dalam perbankan dan layanan finansial. Hal ini karena tidak semua negara anggota ASEAN memiliki akses yang memadai dan praktis terhadap perbankan khususnya Automated Teller Machine (ATM) yang seharusnya mudah untuk diakses. Dilansir dari laporan milik ASEAN dalam The 2022 ASEAN SDG Snapshot Report, akses masyarakat negara anggota tidak merata terkait hal ini di mana Myanmar berada di peringkat terbawah karena pada 2020 rasio antar jumlah ATM per 100.000 populasi orang dewasa hanya 10.9 dan disusul oleh Kamboja yang hanya 15.9 di tahun yang sama. Angka tersebut tentunya sangat kecil dibandingkan Indonesia yang mencapai 53.0 dan Thailand yang mencapai 115.1 di tahun yang sama.

Maka dari itu, QRIS yang telah terbukti kesuksesannya di Indonesia apabila dijadikan sistem pembayaran terintegrasi di negara-negara ASEAN akan secara langsung dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan sehingga kekurangan adanya ATM sebagaimana yang terjadi di Myanmar dan Kamboja dapat terbantu karena masyarakat tidak perlu ke ATM dan mengambil uang untuk membeli sesuatu. Hal tersebut secara resiprokal akan membantu pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan yang telah terbukti di Indonesia dan dapat meningkatkan proses jual-beli produk-produk lokal antar negara sehingga dapat menciptakan pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin ke-8 yang juga telah menjadi salah satu fokus ASEAN. Kontribusi integrasi sistem pembayaran ini tentunya akan dapat meningkatkan implementasi fokus ASEAN untuk mengimplementasikan SDGs utamanya poin 8 ke tahap yang lebih tinggi.