Politik

Gratifikasi Seksual antara Ada dan Tiada (Sebuah Refleksi Hukum)

12 Agustus 2017   00:20 Diperbarui: 12 Agustus 2017   03:01 560 0 0

                                Oleh

                     Edi Boni Mantolas

"Perilaku korupsi itu membungkam hati nurani sehingga si pelaku tidak hanya kehilangan rasa bersalah, tetapi juga rasa malu" J. E Sahetapy.

Korupsi, korupsi, korupsi dan korupsi, itulah Indonesia. Penulis teringat akan apa yang dikatakan oleh sang proklamator Mohamad Hatta "Korupsi Sudah Membudaya". Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kini hemat saya telah menjadi jati diri bangsa. Praktik KKN berkembang begitu pesat tak mau kalah dengan perkembangan smartphone OPPO. Para pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat pemerintahan tahu betul dan berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) guna kepentingan pribadinya masing-masing.

Selintas timbul pertanyaan dalam benak pikiran penulis, apakah karena "asas kekeluargaan" yang dianut bangsa Indonesia sehingga mengakibatkan KKN merajalela ataukah moral bangsa yang sudah rusak? Ataukah KKN adalah bagian dari politik yang disusun secara sistematis oleh kaum elit?

Mari kita merenung sejenak tentang korupsi yang terjadi di Indonesia, dari hari ke hari sungguh sangat kreatif. Berbagai celah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya UU Tipikor digunakan oleh para koruptor untuk melancarkan aksinya. Salah satu kelemahan yang ada ialah terdapat pada Pasal 12 B UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang Gratifikasi.

Gratifikasi sendiri merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (penjelasan Pasal 12 B ayat 1)

Muncul pertanyaan apakah seorang pegawai negeri, penyelenggaran negara atau pejabat tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah? Hemat penulis, pemberian hadiah sebagai suatu tindakan seseorang dengan memberikan sesuatu (uang/barang) kepada seseorang diperbolehkan. Namun agar menjadi tindak pidana, maka penerima gratifikasi itu harus pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan pemberian gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan pihak yang menerima.

Berbicara gratifikasi tentu bentuk-bentuknya terbatas sebagaimana termakhtub dalam penjelasan Pasal 12 B UU Tipikor, penulis berasumsi para koruptor menjadikannya sebagai celah untuk korupsi. Mungkin ketika mereka diberikan hadiah dalam bentuk uang/barang mereka akan menolak karena takut sebagai gratifikasi. Akan tetapi belum tentu untuk layanan seksual (sex service). Mengapa demikian? Secara eksplisit UU Tipikor tidak mencantumkan layanan seksual (sex service) sebagai salah satu bentuk gratifikasi, yang ada hanyalah frasa "fasilitas lainnya" dan frasa ini-pun tidak dijelaskan lebih lanjut oleh UU Tipikor ataupun Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sehingga berdasarkan asas legalitas pelaku gratifikasi seksual tidak dapat dipidana.

Salah satu contoh pada tanggal 22 Maret 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap hakim Setyabudi di ruang kerjanya karena menerima uang suap sebesar Rp 150 juta dari Asep Triana. Hakim Setyabudi Tejocahyono juga diduga menerima gratifikasi seks terungkap dari pemeriksaan terhadap pengusaha Toto Hutagalung (pelaku pemberi gratifikasi). Hakim Setyabudi selalu meminta disediakan layanan seksual setiap Jumat. Istilah hakim setyabudi "sunah rasul" (dilansir dari m.detik.com).

Kasus ini telah diputus tanggal 17 Desember 2013 lalu oleh hakim Pengadilan Tipikor Bandung dengan putusan 12 tahun pidana penjara dan denda 200 juta rupiah subsider 3 bulan penjara. Sedikit menggelitik, dalam kasus ini ketika Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa hakim setyabudi dengan Pasal suap dan Pasal gratifikasi. Anehnya Jaksa Penuntut Umum tidak memasukan layanan seksual yang diberikan kepada hakim setyabudi setiap malam jumat sebagai salah satu bentuk gratifikasi yang diterima. Padahal pelaku penyuap (Toto Hutagalung) mengaku memberikannya. Penulis berkesimpulan bahwa Jaksa Penuntut umum masih belum berani untuk melakukan gebrakan hukum.

Sejatinya hemat saya, demi penegakan hukum di bumi Indonesia, gratifikasi dalam bentuk "layanan seksual/sex service" dapat dipidana asalkan pemerintah dalam hal ini lembaga Legislatif, lembaga Eksekutif, lembaga Yudikatif mempunyai niat untuk memberantas korupsi. Terkait pembuktiannya tidaklah perlu kuatir. Kita mengenal 4 macam alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, Pasal 26 A UU Tipikor juga mengakui alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari macam-macam alat bukti dalam KUHAP. Bisa saja aparat penegak hukum menjadikan komunikasi "SMS, Whatsap, BBM, Line dan sebagainya" sebagai alat bukti kasus gratifikasi dalam bentuk layanan seksual. Ketika timbul pertanyaan bagaimana dengan barang bukti? Jawabannya barang bukti bisa berupa tempat "gedung, tempat tidur/sprey/kasur, pakaian yang digunakan, tisu, condom dan sebagainya". Mari kita cermati bersama, seorang teroris saja bisa ditangkap dan diadili di hadapan meja hijau, mengapa seorang koruptor tidak bisa? Saya percaya bangsa Indonesia adalah bangsa yang cerdas sehingga banyak cara/strategi dari aparat penegak hukum untuk bisa menjerat pelaku korupsi dalam bentuk gratifikasi "layanan seksual/sex service".

UU Tipikor & Gratifikasi Seksual

Berhubung dengan ketidaksempurnaannya UU Tipikor yang mengatur tentang gratifikasi, penulis melihat ada beberapa persoalan dan perlu untuk disikapi diantaranya:

Pertama. Pasal 12 B UU Tipikor masih belum meng-cover gratifikasi seksual "sex service". Sehingga aparat penegak hukum menurut pengamatan penulis masih ragu dan takut dalam bertindak karena payung hukumnya masih kurang jelas.

Kedua. Berkaitan dengan sistem pembuktian. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum (sistem pembuktian terbalik). Apabila sistem pembuktian Pasal 12 B ini diterapkan dalam layanan seksual besar kemungkinan akan timbul tindak pidana baru berupa perendahan harkat dan martabat (pelanggaran ham) Karena sudah pasti yang akan dibuktikan ialah mengenai harga dari suatu hubungan seksual.

Ketiga. Persoalan lainnya ialah waktu dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 C UU Tipikor. Penerima gratifikasi seksual harus melaporkan apa yang ia terima dalam waktu tertentu (30 hari). Apabila tidak melapor, ia bisa dipidana. Dan apabila melapor dalam jangka waktu yang ditentukan, KPK akan menentukan status gratifikasi itu paling lambat 30 hari kemudian. KPK akan menyatakan: Gratifikasi itu milik penerima atau milik negara. Pertanyaannya Apakah mungkin KPK mampu menentukan kepemilikan sex service? Apa indikatornya? Apakah alat yang digunakan untuk berhubungan seksual (alat kelamin) para pelaku gratifikasi seks akan disita dan menjadi milik negara? Ataukah disita untuk dimusnahkan? Permasalahan inilah yang hemat penulis harus diselesaikan oleh pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif sebagai pembentuk Undang-undang.

Penulis menyarankan agar Pasal 12 B dan penjelasannya serta 12 C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah menjadi demikian:

Pasal 12 B UU Tipikor

1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Layanan seksual tidak dapat dinominalkan, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

b. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

c. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor:

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi layanan seksual,pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

Pasal 12 C UU Tipikor:

(1) Selain layanan Seksual, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi dalam bentuk sex service berbeda dengan gratifikasi dalam bentuk uang atau barang. Karena layanan seksual bukanlah suatu barang atau benda yang bisa diukur harganya. 

Penulis berharap pembuat Undang-undang (DPR) menyadari betul berbagai kekurangan dari UU Tipikor dan dengan segera mungkin merubahnya agar korupsi bisa diberantas dari bumi Indonesia.

Penulis adalah Mahasiswa S-2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro