Organisasi publik tentu saja bukanlah istilah yang asing, terutama bagi yang mempelajari bidang ilmu administrasi Negara. Organisasi yang menyelenggarakan dan memberikan pelayanan kepada publik disebut dengan organisasi publik. Oleh karena namanya organisasi publik, tentu saja organisasi tersebut milik publik sehingga orientasi dari organisasi publik adalah memberikan pelayanan kepada publik tanpa mengharapkan imbalan berupa uang atas jasa pelayanan yang telah diberikan. Jadi, sudah sangat jelas bahwa organisasi publik berorentasi pada pelayanan publik semata, berbeda dengan organisasi swasta atau organisasi bisnis yang berorientasi pada profit. Memang, pada umumnya organisasi publik dengan organisasi bisnis sama-sama berusaha memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Namun, konteks pelayanan yang diberikan berbeda. Organisasi publik melayani publik sedangkan orgaisasi bisnis atau swasta memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan yang diberikan organisasi publik sifatnya free. Artinya, setiap pelayanan yang diberikan sifatnya sukarela. Berbeda dengan organisasi swasta, pelayanan yang diberikan seefektif dan seefisien mungkin terhadap pelanggan. Dengan hal itu, organisasi swasta atau bisnis dapat menarik minat pelanggan dalam jumlah yang banyak, dan tentu saja hal itu memberikan keuntungan bagi mereka.
Namun, pada realitanya organisasi publik terlihat seperti organisasi swasta atau bisnis. Organisasi publik mulai berbisnis dengan rakyat. Banyak pelaku pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum administrator organisasi publik. Pelayanan yang diberikan juga tidak efisien. Padahal, balanced scorecard yang diadopsi ke dalam organisasi pubik menempatkan publik sebagai perspektif utama yang harus diperhatikan, sebab segala aktivitas organisasi publik tertuju pada kepentingan dan kebutuhan publik. Seolah-olah publik ditempatkan sebagai pelanggan sebagaimana halnya publik yang dipandang sebagai pelanggan dalam paradigma new public management.
Oleh karena itu, manajemen kinerja pelayanan publik dalam organisasi publik harus dibenahi. Pembenahan dapat dilakukan dengan penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Tidak hanya itu, pengawasan terhadap pelayanan publik juga harus dilakukan secara intensif. Semua hal itu semata-mata dilakukan untuk mengembalikan makna esensial dari organisasi publik itu sendiri.
