Adapun beberapa dampak eksternalitas yang terjadi di masyarakat semenjak diberlakukannya kebijakan PSBB:
1. Konsumsi
Menurut Muhamad Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul Teori Ekonomika Jilid 1, pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam suatu periode tertentu. Dalam aspek ini, penulis melihat terdapat peningkatan tren belanja online.
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadikan mobilitas jauh berkurang. Untuk urusan belanja, masyarakat kini mengandalkan transaksi online. Khususnya untuk barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan produk kesehatan.
Semenjak pengumuman Presiden Jokowi mengenai pasien positif corona pertama di Indonesia (02/03), total estimasi penjualan pada minggu tersebut mencapai Rp.392 juta, sedangkan pasca pengumuman PSBB kemarin (31/03) total estimasi penjualan pada minggu tersebut adalah sebesar Rp. 4,1 miliar, yang berarti total estimasi penjualan sembako di toko online mengalami kenaikan sebesar lebih dari 400%. Selain itu harga di produk-produk sembako juga mengalami kenaikan rata-rata hingga 18,82% di Tokopedia, Shopee dan Bukalapak sejak tanggal 16 Maret 2020 yaitu pengumuman Presiden mengenai Bekerja di Rumah, Belajar di Rumah dan Ibadah di Rumah dan kembali lagi meroket harganya dengan puncak kenaikannya setelah pengumuman PSBB (31/03) yait sebesar 30,96% dibandingka harga eceran tertinggi (HET).
Sektor e-commerce diharapkan menjadi salah satu sektor yang bisa menahan dan menopang kegiatan perekonomian. Melihat hal ini, tren positif dalam sektor e-commerce dapat diklasifikasikan sebagai Eksternalitas Positif di mana terdapat external benefit yang ditunjukkan dari adanya peningkatan konsumsi belanja online dari masyarakat.
2. Ketenagakerjaan
Penerapan PSBB membuat tenaga kerja di Indonesia hampir kehilangan pekerjaannya. Karena pada situasi seperti ini usaha di berbagai sektor ekonomi akan menghadapi kerugian besar, yang akan mengancam operasi dan kesehatan para pekerja terutama pada perusahaan-perusahaan kecil, dalam hal ini jutaan pekerja rentan kehilangan pekerjaan. Sedangkan penduduk di suatu negara sangat sering mengonsumsi barang dan jasa untuk dapat memenuhi kehidupan sehari-harinya, akan tetapi hanya sebagian masyarakat yang secara langsung terlibat dalam kegiatan memproduksi suatu barang dan jasa.
Ketika kebijakan PSBB berlaku, banyak tenaga kerja di Indonesia terpaksa harus dirumahkan, karena mengingat penyebaran virus ini sangat cepat, dan seluruh perusahaan ikut merasakan dampaknya. Data terbaru nasional hingga 12 Mei 2020, saat ini 1.722.958 orang valid dirumahkan perusahaannya maupun terkena PHK. Ekonom Center of Reform Economics (CORE) dalam beberapa terakhir, gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) semakin merembak diberbagai sektor, selain itu ada pula sebagian perusahaan yang saat ini hanya mampu membayar separuh dari gaji pokok karyawan biasanya. CORE memperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal II/2020 hingga mencapai 9.35 juta orang.
Pekerja yang akan mengalami dampak paling parah yakni para pekerja bebas dan pekerja lepas, berusaha sendiri (berskala mikro). Dan pada saat ini diasumsikan wilayah yang terkena dampak terparah yakni di DKI Jakarta, diikuti Jawa Barat dan provinsi lain dipulau Jawa. Pada dasarnya daya tahan ekonomi informal relatif rapuh terutama yang bekerja dengan penghasilan harian, mobilitas orang, aktivitas yang bekerja di sektor formal. Melihat dampak yang dirasakan dalam sektor ketenagakerjaan, terdapat eksternalitas negative yang dirasakan oleh para perusahaan terlebih tenaga kerja yang berujung pada PHK. Hal ini menyebabkan pekerja kehilangan pendapatannya dan pekerjaannya.
3. Kemiskinan
