Pesisir Barat, - Bupati pesisir barat Dr. Drs. Agus Istiqlal S.H melantik 5 dari 6 peratin (Kepala desa) terpilih periode 2021-2027 di gedung serba guna selalaw.
Lima peratin yang di lantik tersebut yaitu peratin pekon Balam pesisir utara, Rizoni Arien, peratin pekon Batu Raja Pesisir Utara, Edwarlin Z, pekon Sukadana Pulau Pisang, Markoni, Pasar pulau pisang, Herdiawansyah, dan peratin pekon Sukamarga Riko wulianwar.
Dalam arahan nya Agus menyampaikan kepada semua peratin (kepala desa) terpilih untuk bisa menjalankan tugas serta tanggung jawab nya dengan baik.
"Saya berpesan kepada peratin terpilih untuk bisa bertanggung jawab atas amanat yang telah di diberikan kepada kalian, peratin merupakan pengambil keputusan sekaligus pertanggung jawaban setiap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah pekon," tegas Agus saat menyampaikan arahan nya, Rabu, (22/09/2021).
Iya juga menyampaikan bahwa 3 bulan setelah di lantik peratin terpilih harus sudah mempunyai rencana pembangunan bagi pemerintahan pekon.
"Dan untuk pembangunan harus melibatkan semua unsur masyarakat, seperti LHP, LPM, pemangku dan seluruh komponen yang ada di lingkungan pemerintah pekon," paparnya.
Agus berpesan agar setelah di lantik peratin terpilih tersebut bisa menjalankan tugas dan fungsi nya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Edwin Kastolani menyampaikan dalam pelantikan tersebut seharusnya ada 6 peratin terpilih yang di lantik tetapi ada 1 peratin terpilih dari pekon pardahaga di tunda pelantikan nya karena ada permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap.
"Kemarin kita mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa ada DPT di wilayah setempat yang ikut memilih tetapi sudah bukan warga asli pardahaga, dan kemarin kita sudah lakukan penyisiran ulang kembali terhadap data tersebut dengan mengundang  seluruh stakeholder, dinas kependudukan, dan dari hasil penyelisiran tersebut memang benar beberapa warga yang terdaftar sebagai pemilih bukan merupakan warga pardahaga," jelas Edwin.
Edwin mengatakan pihak nya akan mempelajari kembali regulasi nya seperti apa dan akan berkoordinasi dengan provinsi dan jika diperlukan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kementrian dalam negeri terkait permasalahan DPT yang kita anggap cacat tersebut.
"Kita belum bisa putuskan apakah akan di lakukan pemilihan ulang atau tidak, karena kita masih harus menunggu hasil dari koordinasi dan arahan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi," tandas Edwin.
