Dwinanda Ardhi
Dwinanda Ardhi pegawai negeri

Lahir di Jepara, 18 Juli 1988 | Mantan Pemimpin Redaksi Media Center Sekolah Tinggi Akuntansi Negara | twitter account: @dwinandaardhi I kunjungi www.dwinandaardhi.com

Selanjutnya

Tutup

Catatan

Tiga Prioritas Menteri Chatib

27 Agustus 2013   19:10 Diperbarui: 24 Juni 2015   08:44 165 0 0
Tiga Prioritas Menteri Chatib
1377605319710509570

Ada tiga pekerjaan prioritas yang langsung ditangani Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri begitu dilantik menjadi Menteri Keuangan pada bulan Mei silam. Ketiganya adalah penyesuaian harga BBM bersubsidi, perbaikan sistem dan regulasi untuk mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih sederhana dan akuntabel, serta penyelesaian persoalan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Saya berkesempatan melakukan wawancara dengan Bapak Chatib Basri pada Jumat, (2/8). Dalam balutan kemeja batik cokelat lengan panjang, beliau menjelaskan ketiga pekerjaan prioritas itu dengan sangat terstruktur  di ruang kerjanya.

Apa dampak paling utama dari kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi terhadap APBN kita ke depan?

Ada fiscal space sebesar Rp18,4 triliun sehingga kita mempunyai postur RAPBN 2014 yang jauh lebih baik defisitnya, yaitu 1,49 persen (terhadap GDP). Dengan begitu, rasio utang terhadap GDP bisa turun ke bawah 23 persen. Kemudian dari fiscal space itu, sebanyak Rp13 triliun akan dialokasikan ke sektor infrastuktur. Jadi anggaran 2014 secara singkat saya bisa bilang, berorientasi kepada infrastuktur, public transportation—karena kalau harga BBM dinaikkan public transportation juga harus diperbaiki, social safety net, dan konservasi energi.

Program-program dukungan yang dipersiapkan untuk itu ada beberapa hal. Untuk mendukung investasi, salah satu kebijakan insentif fiskal yang akan segera keluar adalah penghapusan pajak buku. Yang ini penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan dalam sebulan atau dua bulan ini PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya bisa selesai. Yang kedua memberikan double deduction untuk tax terhadapaktifitas inovatif dan R&D sehingga dengan begitu Indonesia tidak hanya lagi menciptakan atau fokus kepada sumber daya alam dan buruh murah, tetapi kita juga bisa naik kelas. Yang juga dipersiapkan adalah insentif untuk intermediate products,yaitu barang-barang menengah untuk supporting industry.

Jika berbicara soal target pertumbuhan ekonomi pada APBN-P 2013 dan RAPBN 2014, angkanya termasuk tinggi (6,3 dan 6,4 persen). Seberapa besar optimistis Anda?

Range target pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2014 itu 6,4 sampai 6,9 persen. Saya cukup realistis melihat keadaan, at least RAPBN itu dibuat dengan asumsi pertumbuhan ekonominya 6,4 persen karena situasi global itu tidak sepenuhnya mendukung. Even 6,4 persen itu bukan target yang mudah. Pada tahun ini pemerintah mengasumsikan target pertumbuhan 6,3 persen (APBNP 2013), tetapi saya mesti bilang secara realistis kelihatannya target 6,3 persen itu tidak mudah dicapai.

Perkiraan kita semester pertama di tahun 2013 itu pertumbuhannya hanya sekitar 6 persen. Paling tinggi sebesar 6,1 persen. Jadi memang more or less ada pada angka itu, sedangkan yang mau kita kejar itu 6,3 persen. Jadi pada semester dua harus lebih kuat pertumbuhannya. Ini tentu tidak mudah karena melihat kecenderungannya, kondisi perekonomian globalnya memburuk, kecuali Amerika Serikat saja yang agak membaik sekarang.

APBN kita juga menghadapi persoalan yang berulang setiap tahun, yaitu penyerapan anggaran yang tergolong rendah di awal tahun. Bagaimana solusi untuk mengatasinya?

Penyerapan anggaran itu sumber masalahnya ada dua, dari Kementerian Keuangan dan K/L (Kementerian/Lembaga). Kementerian Keuangan bisa menjadi penyebab dari penyerapan anggaran yang lambat, satu karena blokir. Blokir pun tidak sepenuhnya disebabkan oleh Kementerian Keuangan. Ada juga persoalan pembahasan dan persetujuan dengan DPR dan persoalan dokumen yang tidak lengkap. Kemudian juga proses di Kemenkeu yang bisa memakan waktu lama karena dokumennya panjang dan prosedurnya berbelit. Jadi ada dua langkah yang harus dilakukan, internaldan eksternal.

Kalau eksternal tidak sepenuhnya bisa di bawah kontrol Kementerian Keuangan, tetapi kita start dari yang internal. Sekarang sudah ada Peraturan Menteri Keuanganyang dibuat dimana saya minta juga kepada Direktur Jenderal Anggaran agar prosedur pelaksanaan anggaran itu disimplifikasi sehingga misalnya sekarang untuk TOR (Term of References) dan RAB (Rencana Anggaran Belanja) itu kita (Kemenkeu) tidak minta lagi kepada K/L. Kementerian Keuangan hanya fokus apakah dananya sudah sesuai, kemudian tanggung jawab sepenuhnya ada di K/L. Dengan begini prosesnya akan menjadi simple. Kemudian juga penjelasan tentang dokumen yang dibutuhkan dibuat sesederhana mungkin, sehingga ketika K/L masuk dan menyampaikan prosesnya bisa cepat. Kalau ditanya bisa atau tidak (proses pengurusan pelaksanaan anggaran dipercepat), jawabannya bisa.

Bagaimana contohnya?

Saya ambil contoh waktu DPR memutuskan menyetujui RAPBNP, Senin malam, (17/6). Presiden waktu itu memutuskan bahwa BBM harus dinaikan Sabtu, (22/6). Kita hanya punya waktu, coba bayangkan, empat hari. Padahal kalau APBNP disetujui DPR Senin malam, Selasa (18/6) itu harus diundangkan, harus dibawa ke Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga Direktorat Jenderal Anggaran hanya mempunyai waktu satu sampai dua hari. Jadi pada waktu itu praktis selalu argumennya kalau dibawa ke Kementerian Keuangan waktunya tidak bisa.

Kemudian saya bicara dengan Dirjen Anggaran, bagaimana caranya kita bisa selesaikan ini. Jadi yang dilakukan waktu itu adalah Kementerian terkait diundang duduk bersama-sama, dipastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, dan prosesnya dikoordinasikan, tetapi tanpa mengurangi atau mengganggu faktorgovernance. Jumat siang, (21/6), Dirjen Perbendaharaan menelepon saya mengatakan bahwa uangnya (dana kompensasi penyesuaian harga BBM bersubsidi), sudah bisa ditransfer. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya dalam waktu dua hari, uang itu bisa di-disburse. Jadi di Kementerian Keuangan itu bisa cepat pengurusannya, tetapi syaratnya K/L duduk bersama dengan DJA dalam pengurusan dokumennya.

Contoh lain adalah ketika pencetakan buku kurikulum untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akhirnya cara yang kita lakukan sama, yaitu duduk bersama untuk menyelesaikan (persyaratan kelengkapan) dokumennya. Dalam satu minggu bisa selesai. Kemudian juga ketika pengurusan pencairan gaji ketiga belas.

Jadi setelah saya lihat, ini bisa Kementerian Keuangan membuat pengurusan anggaran menjadi cepat, tetapi tidak bisa sistemnya ad hoc terus. Ini kemudian yang kita minta dibuat dalam cara yang sistematis dan dituangkan dalam bentuk PMK.

Berarti masalahnya selama ini kurang koordinasi?

Iya. Dan juga prosedurnya berbelit.Tetapi kita tidak bisa menjamin uang yang sudah keluar dari Kementerian Keuangan akan dibelanjakan di sana. Ini tidak sepenuhnya berada di bawah (kontrol) kita. Maka yang kita lakukan adalah membuat schedule dari anggaran ini memungkinkan untuk di-disburse. Seperti yang akan kita lakukan untuk RAPBN 2014, sampai pertengahan Agustus itu ada waktu bagi K/L untuk kembali melihat dan merevisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Setelah K/L melihat dan merevisi lagi, dia masukkan lagi revisinya ke kita. Setelah itu kita minta supaya dari bulan Agustus sampai September mereka membicarakan program-program kerja dengan komisi terkait di DPR. Setelah dengan komisi, maka pada bulan Oktober kita sudah akan punya RAPBN yang final.

Apabila RAPBN sudah final, mereka bisa melakukan proses lelang dari Oktober, sehingga pada bulan Januari seharusnya proyek mereka sudah ada yang bisa dilakukan. Tentu kalau K/L ingin melakukan lelang tidak gampang karena prosedur di Perpres-nya yang complicated. Namun, jangan lupa lelang itu ada yang untuk kegiatan senilai Rp200 juta dan ada yang untuk kegiatan senilai Rp5 miliar. Kalau yang Rp5 miliar itu prosesnya sederhana, seminggu atau dua minggu. Sambil menunggu proses lelang yang besar dan di atas Rp5 miliar dan complicated serta butuh waktu panjang pengurusannya, kenapa tidak dieksekusi saja dulu lelang yang senilai Rp200 juta?

Lelang-lelang yang senilai Rp200 juta itu sampai 3 persen dari anggaran kita. Itu cukup besar. Sementara lelang untuk proyek yang bernilai di bawah Rp5 miliar itu sekitar 20 persen dari anggaran. Artinya, tanpa proses lelang yang berbelit-belit, pada bulan Januari (tahun ke depan) sudah bisa dieksekusi 23 persen dari anggaran. Ini saya bicara mengenai hal yang konkret dan realistis saja.

Kalau Anda tahu, sampai dengan bulan Juni kemarin, disbursement anggaran hanya28 persen. Seharusnya 23 persen tadi itu otomatis, kalau di dalam 6 bulan itu baru 28 persen, berarti yang di-disburse sebenarnya hanya 5 persen. Jadi kalau saya bisa bilang, kemarin itu sebetulnya kita bisa tambah lagi sekitar 23 persen. At least sampai paruh tahun kita bisa dekati penyerapan anggaran 45 persen dengan cara ini.

Sebetulnya orang bilang lelang ini susah prosesnya. Betul, tetapi lelang untuk kegiatan senilai Rp200 juta itu jumlahnya mencapai 3 persen. Saya sudah cek itu. Kalau Anda perlu penunjukan langsung, itu juga bisa. Tiga persen dari seluruh anggaran belanja pemerintah itu besar. Kemarin di sidang kabinet saya sampaikan dan presiden mendukung. Jadi kita akan coba pola yang baru ini.

Bagaimana solusi untuk persoalan target penerimaan pajak yang tidak bisa memenuhi target APBN dalam beberapa tahun terakhir?

Pajak kita itu terlalu terkonsentrasi pada sektor tambang dan exportable. Jadi saat ekspor mengalami penurunan, commodity price mengalami penurunan, maka penerimaan pajaknya jatuh. Ada sektor-sektor yang berkembang dan selama ini coverage-nya relatif kecil, yaitu adalah properti. Jadi saya rasa pajak kita harus masuk ke sektor-sektor yang tumbuh dengan cepat dan selama ini tidak menjadi fokus. Perkembangan sektor properti itu luar biasa, jadi canvassing akan dilakukan untuk sektor-sektor yang selama ini tidak tergarap.

Apa catatan Anda untuk APBN 2014 yang merupakan anggaran di masa transisi?

Pesan yang paling utama adalah ini APBN terakhir dari Pemerintahan SBY dan Boediono. Jadi harus bisa memberikan gesture bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah itu pro kepada kesejahteraan. Saat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsisi kemarin, harus ditunjukan juga bahwa dampaknya adalah alokasi anggaran menjadi lebih baik. Supaya orang tahu kenaikan harga BBM itu bukan hanya sekadar menaikkan harga, tetapi menunjuK/Lan perbaikan kualitas belanja. Alokasi anggaran yang awalnya untuk subsidi BBM bisa dialihkan untuk infrastruktur, social safety net, public transportation, dan konservasi energi.

Bagaimana perkembangan penanganan permasalahan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok?

Di Pelabuhan Tanjung Priok itu, ada 60 atau 70 persen pengurusan ekspor dan impor Indonesia. Kalau kita bisa menyelesaikan persoalan di Tanjung Priok, kita bisa menyelesaikan 60 atau 70 persen permasalahan pengurusan ekspor dan impor. Yang dibutuhkan kalau Anda memimpin institusi itu sebenarnya adalah successstories. Indonesia itu kekurangan cerita sukses. Kita tidak mungkin bisa menyelesaikan seluruh problem di Indonesia. Saya pun hanya punya waktu satu tahun tiga bulan menjadi Menkeu. Saya tidak mungkin bisa menyelesaikan seluruh persoalan di sini, tetapi saya harus bisa membuat orang melihat kalau ada yang berubah. Misalnya tadi soal pengurusan anggaran bisa cepat. Orang akan mencatat bahwa hal itu ternyata bisa dilakukan.

Jadi harus ada successstories. Sebetulnya saya bisa bercerita panjang tentang Tanjung Priok itu.Pelabuhannya penuh dengan barang, kontainer itu ada di sana dan biaya sewanya murah, hanya Rp50 ribu sehari. Masa bayar parkir kontainer lebih murah dari pada bayar parkir mobil? Akibatnya orang membuat Tanjung Priok menjadi gudang. Jadi yang harus kita lakukan adalah Yard Occupancy Ratio (YOR) itu kita turunkan.

Hari ini saya menerima laporan dari Pak Wamen (Mahendra Siregar) bahwa YOR sudah bisa diturunkan dari 120 menjadi 80 persen per hari. Kemudian salah satu problem lain di Pelabuhan Tanjung Priok adalah inspeksi Bea dan Cukai begitu ketat untuk jalur merah. Akibatnya barang stuck sehingga rasio jalur merah itu sekitar 28 persen. Satu dari tiga barang itu di-stop untuk diperiksa. Kita bisa bayangkan queue (antrian)-nya. Sekarang sudah bisa kita turunkan menjadi 10 persen.

Kemudian kontainer yang long stay kita pindahkan keluar. Awalnya ada 4 ribu kontainer dan sekarang sudah tersisa sedikit. Untuk menunjukkan keseriusan kita dalam menangani persoalan ini, saya juga minta Pak Wamen berkantor di Tanjung Priok.

13776053841851284975
13776053841851284975