 Sebelum membahas penambahan Wakil Mentri di Kabinet Indonesia Maju perkenankan saya untuk membahas sepak terjang partai politik. Kalau rekan-rekan yang tergabung dalam partai politik tersinggung dan marah membaca artikel opini saya ya sumonggo, Saya hanya melihat dan mengamati bahwa fungsi perwakilan rakyat saat ini cenderung membuat gaduh,  kontribusinya terhadap pembangunan Indonesia masih minim.
Kalau melihat sepak terjang politikus saat ini rasanya saya sebagai masyarakat biasa malas mengikuti pemilu. Waktu pemilu kemarin  jarang mengenal kader politisi yang kredibel.  Mereka aktif turun ke bawah saat sedang membutuhkan, namun setelah terpilih kontribusinya untuk menyaring suara masyarakat kurang. Mungkin saya salah mengamati dan luput melihat gerak kerja mereka, tetapi di saat banyak masalah dalam masyarakat untuk akhir-akhir ini mengapa rakyat cenderung langsung menyampaikan keluhannya kepada presiden.
Kalau partai dan wakil rakyat peka seharusnya merekalah yang lebih dulu menyerap aspirasi masyarakat baru kemudian disampaikan ke pemerintah yang menjadi eksekutor bagi kebijakan publik termasuk penggunaan anggaran belanja negara yang sudah didiskusikan pada para wakil rakyat.
Partai-partai politik lebih sibuk bermanuver untuk meningkatkan elektabilitas, dengan mencoba mengusung tokohnya untuk pemilu mendatang. Mereka sibuk mencari celah, mencoba menggemukkan kabinet dengan wakil-wakil menteri titipan.
Partai-partai baik yang pro pemerintah maupun yang oposisi, lebih senang memainkan politik identitas, lebih melawan arus keinginan rakyat. Sekarang mereka sudah ancang-ancang untuk menaikkan pamor calon presiden. Memasang baliho di mana-mana, melakukan pencitraan lewat media baik mainstream, media elektronik, radio maupun media sosial (facebook, instagram, Twitter). Sibuk memasang bendera di jalan, melakukan konsolidasi pusat daerah untuk menggiring suara yang akan menguntungkan partainya. Sementara ketika sudah menang ya kembali bungkam.
Saat ini partai yang tergabung seringkali melakukan blunder hingga membuat masyarakat sebetulnya kesal. Upaya membuat pemerintahan bersih dengan  menyingkirkan mafia-mafia disegala bidang terbentur oleh ambisi partai yang hendak menghambat upaya pembersihan.
Sebab umum diketahui bahwa dibalik banyaknya mafia yang menyedot anggaran negara pelakunya banyak yang datang dari petinggi partai politik. Mereka terhubung dengan para pengusaha hitam yang di masa lalu ngemplang pajak, mempunyai utang telat bayar dan akhirnya bertumpuk hingga merugikan negara trilyunan rupiah. Saat ditagih banyak alasan bahkan malah balik menyerang upaya positif pemerintah untuk mengembalikan uang yang diembat pengusaha hitam lewat penyitaan aset- asetnya.
Seharusnya wakil rakyat mendukung upaya pemerintah, bukan berusaha menghambat. Partai politik  tidak kaku terhadap tuntutan riil rakyat hanya karena mereka sudah mempunyai kader sendiri untuk dipromosikan dan digadang- gadang menjadi penerus dinasti kekuasaan. Kenyataannya saat ini partai politik seringkali membebani pemerintah dengan titipan- titipan pesanan baik untuk jabatan maupun berusaha  memberi perlindungan bagi kadernya yang menyimpang dan disinyalir melakukan penyelewengan serta korupsi.
Lihat saja para pejabat dari gubernur, bupati maupun jabatan-jabatan strategis yang rawan korupsi, sebagian besar adalah kader partai, sisanya adalah birokrat yang pandai mengutak- atik anggaran.
Mereka yang menjadi pejabat sering menyalahgunakan jabatan. Menjadi sultan (istilah untuk orang kaya raya), memungut biaya investasi, mengeksploitasi alam untuk keuntungan pribadi dan partai. Pengkaderan partai pun kadang berbiaya mahal. Ada mahar- mahar yang harus dibayarkan untuk bisa menduduki jabatan bupati, wakil rakyat, gubernur. Kalaupun partai membantahnya itu adalah bagian dari menutupi fakta yang banyak orang sudah tahu. Maka banyak kader partai yang gagal menjabat seringkali menjadi gila, sebab mereka sudah kehilangan banyak modal untuk biaya promosi,biaya kampanye, mengasih mahar partai yang mengusungnya.
Sampai saat ini saya masih belum percaya 100 persen terhadap sepak terjang partai politik apakah murni berjuang untuk menegakkan hukum dan membawa negara gemilang bersinar di tengah persaingan global, atau mereka tidak lebih hanya berambisi untuk  kekuasaan, kurang peduli terhadap keluhan masyarakat. Kalau yang tersuguh di media, saat mengamati berita-berita yang dilansir media, belum terlihat kader partai gigih berjuang untuk konstitiennya. Tetapi semoga pengamatan saya salah, sebab sudah mulai banyak anggota DPR seperti Deddy Mulyadi yang tampaknya berusaha untuk merubah sistem yang salah yang ada dalam perilaku masyarakat.
 Sekarang memang eranya media sosial para wakil rakyat bisa membuat konten, menunjukkan jati dirinya, bagaimana mereka bisa menyerap aspirasi rakyat, sebab wakil rakyat memang dibayar tinggi untuk mewakili rakyat di parlemen, Dengan gencarnya wakil rakyat menyerap aspirasi konstituennya maka tidak perlu lagi masyarakat menggebu- gebu berkomentar di media sosial minta ini, minta itu, sebab sudah ada wadah yang menampung suara rakyat melalui DPR.
Sayangnya untuk saat ini kerja wakil rakyat belum efektif, malah kadang jumawa, sombong dan ingin disamakan kedudukannya dengan pemimpin pemerintahan. Menuntut agar pelayanan eksklusif, ketika terkena kebijakan karantina saat habis bepergian ke luar negeri. Pokoknya mereka menuntut serba lebih. Padahal sesungguhnya mereka membawa amanat rakyat yang diwakilinya, bukan menjadi bos bagi rakyatnya. Mereka harus berterimakasih kepada rakyat karena merekalah para wakil rakyat itu bisa duduk manis di Senayan atau di DPRD Â daerah masing-masing. Menerima fasilitas luar biasa, mempunyai privilege, mendapat kehormatan dan tunjangan besar untuk bepergian baik ke daerah maupun luar negeri.
Semoga saja mereka tidak memanfaatkan untuk memeras pengusaha, menjadi komisaris perusahaan, atau mengumpulkan pundi pundi uang dari berbagai proyek karena jabatan  strategisnya sebagai wakil rakyat. Di Era Jokowi ini para kader partai hendaknya fokus untuk menyerap aspirasi rakyat bukan merecokinya dengan titipan-titipan yang semakin menggemukkan kabinet dengan jabatan-jabatan entah wakil mentri, staf khusus, konsultan politik yang menghabiskan anggaran rakyat. Biarkanlah yang ahli total membantu pemerintah memulihkan perekonomian Indonesia.
Mata Najwa, mensinyalir banyak proyek strategis dikuasai hanya segelintir orang yang kebetulan dekat dengan kekuasaan. Memang sudah menjadi rahasia umum proyek strategis berskala nasional dari sejak dahulu, ketika orde baru sampai hari ini tetap saja menjadi mainan orang-orang dalam lingkar kekuasaan. Seharusnya dan sudah harus diubah paradigma itu. Masyarakat luas yang kapabel  seharusnya diberi kesempatan untuk ikut menanamkan saham, bukan hanya para konglomerat, kerabat dan sahabat penguasa saja.
Sudah ada kemajuan di mana pemerintah gencar menagih utang para pengemplang, pengusaha yang dulu sangat banyak diuntungkan karena kekuasaan hingga akhirnya sekarang mereka harus mengembalikan hutang mereka dikembalikan ke negara. Proyek insfrastruktur merata ke seluruh pelosok Indonesia. Partai politik seharusnya menyesuaikan untuk menjadi pelopor good governance dan membangun parlemen modern yang bisa bermetaverse, menyatu dengan gerak rakyat dan terbuka tanpa jarak. Berani?
Ini hanya angan penulis saja, waktulah yang akan membuktikan, sebab selama ini reformasi politik rasanya masih jalan di tempat.
