Negara Indonesia merupakan Negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia, pastinya memiliki banyak potensi yang harus digali untuk kepentingan orang banyak,salah satunya dengan memanfaatkan momentum untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, baru-baru saja saya mengetahui tentang wacana memanfaatkan momentum potensi muslim terbesar dengan pengelolaan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, terutama dalam mendukung pendanaan prioritas pembangunan, seperti proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa memanfaatkan momentum potensi muslim terbesar itu, diperlukan karena diprediksi pada tahun 2045 status Indonesia, sebagai negara berpopulasi muslim terbesar bakal di salip sejumlah negara di kawasan Asia dan Afrika.
"Penduduk di sejumlah negara seperti India, Negeria dan Bangladesh yang memiliki penduduk muslim cukup besar bakal menyalip posisi Indonesia. Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan hanya akan berpenduduk 320 juta jiwa."- Bambang, Kepala Bappenas.
Untuk memanfaatkan momentum tersebut, pemerintah kini terus mendorong pengembangan sektor keuangan juga pembiayaan sektor keuanganan syariah. Hanya saja, menurut Bambang keuangan syariah tidak hanya sebatas persoalan perbankan saja, melainkan persoalan sektor lainnya yang selama ini tak terjamah dan pastinya harus juga dioptimalkan, oleh pemerintah agar memiliki manfaat yang baik untuk umat.
Konon sektor lainnya itu Zakat dan wakaf, jika pengelolaan zakat dan wakaf dikelola dengan baik, maka bisa menyukseskan program pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, pastinya itu memberikan angin segar bagi masyarakat luas, yang penting pengelolaannya harus terus dipantau.
Menteri PPN tersebut menjelaskan pemerintah memiliki daftar program serta data untuk mengentaskan kemiskinan serta ketimpangan. Program dan data tersebut diharapkan bisa sinkron dengan program dari lembaga pengelolaan zakat tersebut, jika demikian maka program mengentaskan kemiskinan serta ketimpangan sosial akan cepat terealisasi.
"Dana zakat tidak dipakai di APBN, melainkan zakat tetap berjalan dengan mekanismenya, tapi distribusinya bisa memperkuat program pemerintah." kata Bambang.
Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kementrian keuangan mengatakan pemerintah masih terus mendiskusikan dengan pihak terkait ekonomi syariah untuk mengoptimalkan potensi zakat. Apalagi di sebagian masyarakat cenderung melihat pengertian zakat masih cukup sempit misalnya sebatas membayar zakat fitrah.
"Padahal itu ada zakat mal juga, kalau hitungannya jumlah orang Indonesia yang muslim kemudian tingkat pendapatannya, bisa diperkirakan pula nilai zakatnya, (sekarang) Â ini kecil sekali dibandingkan nilai zakat ini, kata Suahasil.
Jika zakat memberikan dampak positif, sudah wajib sebagai umat islam dan warga negara yang baik, sudah seharusnya taat membayar zakat karena hal tersebut bukan tugas pemerintah saja, tetapi juga melibatkan semua pihak  yang bergelut dengan ekonomi syariah, sehingga target bisa tercapai.
Dan, zakat itu merupakan harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang yang telah ditentukan. Pastinya harus dikumpulkan dan dikelola dengan baik, dengan begitu akan menjadi sumber  pembiayaan untuk pembangunan kita.
