Sebagaimana dalam rilis hasil survey Lembaga Survey Indonesia (LSI), Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menempati urutan teratas sebagai bakal calon yang tingkat popularitas dan elektabilitasnya paling tinggi di Pilgub Jateng 2018 mendatang.
Namun demikian, hasil survey tersebut belum dapat menjadi jaminan bahwa Ganjar Pranowo akan direkomendasikan oleh partainya, PDI-Perjuangan, maupun akan berlangsung pada ketetapan pilihan masyarakat Jawa Tengah.
Ada satu faktor utama yang membuat PDI-Perjuangan sampai detik ini gamang untuk memberikan rekomendasi kepada Ganjar Pranowo, yakni kasus korupsi KTP elektronik. Kasus ini pula yang menyebabkan masyarakat Jateng masih sangat terbuka untuk mengalihkan pilihan kepada kandidat-kandidat yang lain.
Pandangan ini juga disampaikan oleh beberapa pengamat politik, seperti Effendi Ghazali atau peneliti Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio. Dalam sebuah diskusi mengenai peta dukungan publik Jawa Tengah pada 2018 yang diadakan oleh Com 325 di Menteng beberapa waktu lalu, kedua pengamat dan peneliti politik tersebut menyatakan bahwa posisi Ganjar Pranowo masih sangat labil dalam konstelasi politik Jateng. (wartakota.tribunnews.com)
Bagi Effendi Ghazalai, pilihan masyarakat Jateng kepada Ganjar Pranowo akan sangat dipengaruhi oleh keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KP). Artinya, meski tingkat popularitas dan elektabilitas Ganjar Pranowo masih mengungguli kandidat yang lain, tapi sangat besar kemungkinan suara pemilihnya akan bergeser jika KPK ternyata membuktikan Ganjar Pranowo terlibat. Terlebih, dalam data survey tersebut juga menjelaskan bahwa lebih dari 90 persen warga Jateng resisten terhadap pemimpin yang terindikasi terlibat kasus korupsi.
Sementara itu, Hendri Satrio menyebutkan bahwa partai Ganjar Pranowo, PDI-P seperti menjaga jarak dengan kasus korupsi KTP elektronik. Ini barangkali karena PDI-P tidak ingin merusak citra partai, terlebih di masa-masa politik Pilkada dan Pilpres yang semakin dekat. Sebab itu, PDI-P seperti gamang dalam menentukan rekomendasi dalam Pilgub Jateng.
Jika membaca perasaan publik terkait dengan resistensi mereka terhadap pemimpin yang terindikasi korupsi, maka dapat dipahami mengapa PDI-P harus melakukan pertimbangan matang untuk merekomendasikan calonnya di Pilgub Jateng. Dan, perasaan publik ini harus berani diserap oleh partai-partai politik, sebab suara rakyat lah penentu dalam sistem demokrasi.