Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo, mengatakan  "Bila ada oknum  wartawan yang mengaku dari media atau pun organisasi wartawan menghubungi Bapak/Ibu silakan tolak saja."  Ungkapan Ketua Dewan Pers  adalah sebuah jawaban atas maraknya oknum wartawan minta THR ke berbagai  instansi dan lembaga. Termasuk sekolahan, terutama sekolah favorit  jenjang SMA.
Gejala tak sehat yang lahir dari oknum wartawan  yang tak sehat dibaca Dewan Pers sebagai tindakan yang merusak citra.  Dewan Pers dalam imbauan surat resminya tertanggal 30 Mei 2018 tidak  mentolerir paraktek buruk wartawan minta THR.  Menurut Dewan Pers  tindakan minta THR dapat dilaporkan kepada polisi bila mereka memaksa,  memeras dan mengancam.
Surat imbauan yang beredar berkaitan  perilaku menyimpang oknum wartawan cukup memberi penguatan terutama bagi  lembaga sekolahan. Sekolahan bukan lembaga profit maka sangat janggal  bila oknum wartawan, LSM dan ormas meminta THR ke sekolahan. Berdasarkan  wawancara dengan salah seorang humas di salah satu sekolahan ditemukan  sebuah modus unik.
Tidak sedikit beberapa surat minta THR  tulisan dan tanda tangan mirip namun kop surat dibedakan. Diduga satu  oknum menulis beberapa permohonan minta THR agar dapat double THR.  Sebuah ikhtiar "kreatif" demi mendapatkan rezeki menjelang momen hari  raya. Padahal  jangankan untuk memberi THR oknum wartawan, untuk THR  guru honorer saja sekolahan harus putar otak.Â
Bisa menjadi  pertanyaan sederhana. Bila sekolah favorit setiap tahun selalu  memberikan THR pada puluhan atau ratusan oknum wartawan, uangnya darimana? Laporan dan peruntukannya berdasarkan aturan apa? Sumber  uangnya darimana? Bila ternyata oknum wartawan selalu diberi dan  langganan, dimungkinkan ada yang tak sehat di sekolah tersebut. Nyamuk  hanya mendekat pada bau anyir darah. Jangan-jangan ada bau "anyir" tak  sehat?
Bila ada oknum wartawan minta THR bukan minta berita maka  oknum wartawan dipastikan tak sehat. Bila ada sekolah selalu dengan  mudah "menebar" rezeki pada wartawan dipastikan sekolah itu tak sehat.  Dua entitas tak sehat ini idealnya "disaber pungli".  Bila keduanya  "mesra" dan selalu berbagi maka dunia  sekolahan mau dibawa kemana. Ke  laut? Tentu tidak!
Bisa menjadi sebuah kesimpulan sederhana  bahwa setiap oknum wartawan yang memintab THR pasti dari media  bermasalah. Dalam pemantauan penulis hampir tidak ditemukan wartawan  dari media ternama dan bonafid meminta THR dan lain-lain. Media yang  sehat dan ternama akan memecat setiap wartawan yang memeras atau lebih  banyak melakukan "modus".
Begitupun sekolah yang sehat pasti  tidak memberikan THR kecuali pada guru honorer.  Sekolah yang tidak  memberikan THR  terlihat seperti kikir namun itulah etikanya.  Sekolah  yang memberikan THR terlihat seperti baik, sosialis  dan ramah tetapi  sesungguhnya patut dicurigai. Bahkan secara tidak langsung telah  "terlibat" memelihara perilaku tak beretika padahal sekolah adalah rumah  penebar etika.
Sungguh sangat tidak indah wajah sebuah  sekolahan bila bergerombol atau berkerumun bahkan ada ritual tahunan  antrian para oknum wartawan, LSM, ormas mendapat THR dari sekolah. Bila  ini dilakukan oleh sebuah sekolah atas dasar apapun maka setiap tahun  antrian minta THR akan makin panjang. Berawal dari beberapa, kemudian  puluhan dan akhirnya lebih dari seratus surat permohonan THR. Hindari  kebijakan sekolah yang membuka peluang pemberian THR pada oknum  wartawan.
Mengapa harus dihindari? Karena dapat diduga memberi  THR sama dengan menutupi "borok" sekolahan dengan bargaining THR. Bila  sekolah tidak memberi THR maka bisa diduga sekolah yang dimaksud adalah  sekolah minus borok. Publik akan melihat sekolah yang  rutin membagikan  THR  dapat disimpulkan sekolah tersebut memang bermasalah. Sekali lagi  stop THR pada oknum wartawan abal-abal. Berikan pada GTK honorer saja!
