Sikap kekanak-kanakan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 tak pantas untuk ditiru oleh komisioner berikutnya.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta para pimpinan KPK periode 2019-2023 dapat menjalankan tugasnya hingga tuntas.
Dia tak ingin sikap 'lempar tanggung jawab' dari Ketua KPK periode 2015-2019, Agus Rahardjo, diikuti pimpinan lembaga anti rasuah berikutnya.
Karena dalam aturan tata negara Republik Indonesia tidak dibenarkan adanya penyerahan mandat ke Presiden. Sebab komisioner KPK bukanlah mandataris Presiden.
Harapan dari anggota DPR di atas juga menjadi harapan publik. Kita ingin KPK ini benar-benar menjadi lembaga yang profesional.
Selain itu, para pimpinan KPK seyogianya juga dapat berlaku bijak dalam menyikapi masalah pro-kontra terkait pimpinan baru KPK. Pasalnya masih terjadi resistensi di publik atas keterpilihan komisoner KPK yang baru.
Kondisi tersebut biasa dalam negara demokrasi, di mana kebebeasan berpendapat menjadi pilar utamanya. Yang penting komisioner KPK yang baru terpilih dapat bekerja dengan profesional.
Semoga ungkapan, "close you are friend, but closer you are enemy", bisa benar-benar diwujudkan dalam kepemimpinan Firli Bahuri ini.
Bagaimanapun, KPK harus jalan terus. Lembaga ini harus bekerja dengan profesional, tidak berpihak dan sesuai dengan aturan tata negara.
