Setelah kerusuhan di Papua mereda, beberapa pihak kembali bermanuver. Mereka memanfaatkan momentum ini untuk  kepentingannya masing-masing.
Seperti seruan aksi yang digalang oleh Gerakan Mahasiswa Melanesia (Gema Melanesia). Mereka akan menggelar aksi di depan Istana Negara Jakarta pada Senin (26/8) guna mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Kepala BIN dan Kapolri.
Kedua pejabat tersebut dinilai memiliki tanggung jawab besar atas meledaknya isu rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang hingga menjalar ke permintaan referendum dan merdeka.
Entah apa motif Gema Melanesia atas tuntutannya tersebut. Mereka seakan memanfaatkan isu Papua ini untuk mendompleng kepentingannya guna mengganti dua pejabat di atas.
Padahal kalau dipikir dengan akan sehat, tuntutan pencopotan Kepala BIN dan Kapolri itu sangat berlebihan dalam menyikapi kerusuhan mahasiswa Papua.
Hal ini dikarenakan BIN dan Polri sudah bekerja sesuai SOP, namun kadang gejolak di lapangan tidak selalu dapat diprediksi.
Pertanyaan terpenting bukan siapa yang salah, tetapi soal bagaimana peristiwa itu terjadi.
Perlu diketahui, saat ini proses penyelidikan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam kerusuhan mahasiswa Papua di Surabaya, maupun di wilayah Papua dan Papua Barat, sedang berlangsung.
Sehingga semua pihak, termasuk Gema Melanesia, harus bersabar dan mendukung langkah yang sedang diusahakan oleh Pemerintah. Bukan justru melakukan aksi-aksi yang semakin memperkeruh situasi dan menciptakan disintegrasi.
Di sisi lain, tuntutan pencopotan Kepala BIN dan Kapolri serta rencana aksi Gema Melanesia itu mengindikasikan bahwa Gema Melanesia merupakan bagian dari kelompok-kelompok kepentingan yang mengambil kesempatan dari isu rasisme di Papua untuk menekan pemerintah.
Inilah yang harus diantisipasi agar kita tidak dipermainkan oleh segelintir oknum dalam bermanuver atas kepentingannya. Hati-hati provokasi murahan.
