Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Setya Novanto (Setnov), dipastikan akan kembali ke Senayan. Ia bakal mengambil alih kursi lamanya, yakni jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Langkah tersebut disambut tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Terasa tak beretika, karena Ade Komarudin (Akom) yang bakal digusur, baru menjabat selama 11 bulan. Kinerjanya juga tidak buruk-buruk amat kala memimpin lembaga wakil rakyat. Setidaknya ia tidak pernah disidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), meski sempat tiga kali dilaporkan anggotanya.
Beda dengan ketum partainya, yang nyaris dilengserkan dari pimpinan dewan akibat dugaan skandal “papa minta saham”, kasus rekaman pembicaraan yang mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.
Setnov yang kala itu sedang disidang MKD, buru-buru mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR. Pasalnya, melihat perkembangan sidang, mayoritas peserta, termasuk kolega partainya, kompak akan menjatuhi sang ketua dengan hukuman pelanggaran berat. Setnov turun sendiri, hukuman urung dijatuhkan.
Setelah gugatannya terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), dengan putusan rekaman atau penyadapan tidak bisa dijadikan barang bukti tanpa persetujuan aparat penegak hukum, Setnov melenggang bebas dari jeratan hukum dan kembali membidik kursi lamanya.
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, beralasan pengangkatan Setnov menjadi ketua DPR untuk memulihkan harkat dan martabatnya. “Putusan MK jelas, apa yang pernah dipersoalkan tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum,” kata Nurdin, Senin, 21 November 2016.
Operator Kudeta
Namun, alasan sebenarnya tidak hanya sesederhana itu. Upaya Setnov untuk kembali mengambil alih dewan, diyakini mengandung muatan politis lain, yang jauh lebih besar dari sekedar pemulihan nama baik Setnov.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber orang dekat Setnov, ide pengambilan mandat ketua DPR dari tangan Akom itu, berasal dari kalangan Istana. Disebut pula alasannya masih berkelindan dengan isu makar yang begitu masif disuarakan pihak penguasa beberapa waktu belakangan.
Informasi ini diperkuat dengan pertemuan Setnov dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Jokowi, sehari menjelang dan sesudah rapat pleno Partai Golkar terkait penetapan Setnov yang kembali menjadi ketua DPR, 20 dan 22 November 2016. Dalam pertemuan itu disebut Megawati memberi izin kepada Setnov untuk segera menggantikan Akom.
Menurut informasi tersebut, upaya pelengseran Akom itu bukan tanpa alasan yang jelas. Ketakutan yang sangat besar dari pihak penguasa akan potensi makar yang mereka yakini bisa terjadi, menjadi penyebab utamanya. Sudah menjadi rahasia umum, jika Akom merupakan salah satu operator politik yang berada di belakang penggulingan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari kursi presiden pada tahun 2001 silam. Kala itu, Akom merupakan wakil sekretaris fraksi DPR periode 1999-2004.
