DPP LASKAR BETAWI, 30 Januari 2023 -- Bukan hal baru lagi jika agenda besar 5 (lima) tahunan, yakni pemilihan umum (Pemilu) menjadi lorong satu-satunya bagi setiap orang untuk bermimpi bisa melenggang sebagai wakil rakyat alias jadi legislator di gedung DPR, DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, bahkan menjadi senator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Kompetisi calon legislatif (caleg) ini pun bagian dari momentum untuk Pemilu tahun 2024 kali ini. Terlebih kehadiran banyak partai politik (parpol), telah membuka sebesar-besarnya peluang bagi setiap warga negara untuk dapat menjadi calon wakil rakyat.
Kesempatan tersebutlah yang membuat harapan besar bagi banyak orang untuk memiliki kesamaan hak bisa duduk di kursi kekuasaan pada tingkatan yang diinginkan.
Sementara, ramainya orang menjadi caleg ini tentu memicu banyak pikiran dan pandangan yang menyebutkan sisi mana enaknya menjadi wakil rakyat, sehingga memacu orang berkompetisi memperebutkan kursi empuk yang disediakan.
Konon, salah satu pikiran mendasar orang yang bermimpi menjadi wakil rakyat, yakni tergiur fasilitas serta dengan gaji yang besar meski tidak semua tingkatan sama, dimana gaji wakil rakyat di DPR RI, DPD tentu lebih besar di atas DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota serta berbagai fasilitas dan kemudahan dalam berbagai urusan urusan pribadinya, .
Terlepas dari itu, bisa duduk pada tingkat bawah saja sudah memuaskan, terlebih ada pameo yang menyebutkan wakil rakyat itu hanya datang, duduk, diam bisa membuat seseorang yang merasakan jadi orang yang di hormati dan di segani.
"Jadi wakil rakyat itu adalah sebuah hak setiap orang, namun jangan berorientasi hanya dikarenakan gaji yang besar tapi lebih kepada amanah untuk memenuhi harapan masyarakat atau konstituen," ungkap Edwin Indardy Sekjen Dpp Laskar Betawi, Senin (30/01/2023).
Menurutnya, orang bisa berpikiran menjadi wakil rakyat adalah sebuah kesempatan karena hanya terbersitnya sepengal saja, yakni gaji, tunjangan ataupun insentif yang diasumsikan besar serta berbagai fasilitas serta kemudahan.
Tapi ada hal jauh lebih penting yaitu tuntutan secara moral dan tanggung jawab terhadap masyarakat serta integritas sebagai wakil rakyat kerap kali tidak dipikirkan oleh para caleg.
kalau yang di pikirkan oleh para caleg hanya gaji dan berbagai fasilitas, nantinya pasti seorang anggota dewan pasti akan dicap minor oleh masyarakat, tukasnya.
