Ketika Kualitas Kepala Desa Tak Ditentukan oleh Masa Jabatan

Pemilihan kepala desa (kades) kerap menjadi perhatian. Aura kontestasi begitu hangat.

Ada persaingan di lingkup desa. Persaingan itu tak hanya di antara calon, tetapi juga kubu yang membekengi para calon yang bertarung. 

Kubu itu bisa terbangun tak semata-mata karena ikatan idealisme yang diusung para calon, tetapi juga ikatan latar belakang seperti ikatan darah dan budaya. Semakin besar kubu-kubu yang terbentuk, semakin kuat persaingan yang terjadi. 

Efek lanjutnya, sejauh pengamatan saya sepihak, terjadi perpecahan di lingkup desa. Ada kapling di antara masyarakat desa. 

Kecurigaan pun tak terhindarkan. Bahkan perang kata-kata menjadi bahasa yang mengiringi proses kampanye, baik di dunia nyata maupun dunia sosial.

Pendek kata, pemilihan kades telah menciptakan iklim politik yang bersentuhan secara langsung dengan akar rumput. Efeknya begitu besar, tak hanya untuk hasil pemilihan, tetapi juga relasi sosial. 

Tak jarang terjadi ada perpecahan hingga pemilihan kades berakhir. Belum lagi, kades yang terpilih memimpin seturut kubu yang terbentuk sewaktu pilkades. 

Maka dari itu, alih-alih membicarakan tentang masa jabatan, hal yang perlu dievaluasi adalah sejauh mana pemilihan seorang kades telah menciptakan pendidikan politik untuk masyarakat.

Pendidikan politik itu mencakup kemelekan para pemilih dalam menentukan kandidatnya terlepas dari ikatan latar belakang, tetapi karena keyakinan pada ide politik yang diwarkan. Juga, hal itu mencakup kedewasaan para pemilih dalam menjalani dan menerima hasil pilkades.  

Kalau ditilik secara mendalam, pilkades merupakan ranah pertama untuk membangun pendidikan politik bagi masyarakat.